Skip to content


Faktur, BPKB dan STNK untuk Kapal dan Boat di Indonesia itu Seperti Apa?

 

Kalau kita mau beli mobil itu ada harga “off the road” dan “on the road”. Harga “on the road” akan lebih mahal dibanding harga “off the road” karena di sana ada biaya pengurusan surat-surat mobil seperti dokumen BPKB dan STNK. Sedangkan harga “off the road” sudah termasuk dokumen faktur di dalamnya.

Bagaimana kalau untuk kapal? Bagi pemilik kapal yang sudah pernah terlibat dalam proses ini mungkin ini adalah suatu tahapan yang sudah biasa dilakukan. Tapi bagaimana dengan orang yang baru saja terlibat dalam proses registrasi kapal dan boat? Terutama dalam dunia boat, dimana banyak orang mulai berfikir untuk memiliki kapal sendiri (untuk komersial dan pesiar) banyak pertanyaan yang timbul seperti apa saja surat-surat yang setara dengan STNK, BPKB dan faktur mobil yang diperlukan oleh kapal?

Tulisan ini coba memulai dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan aturan-aturan yang ada. Dari sana diharapkan akan berkembang menjadi keterkaitan antara proses registrasi kapal dengan proses lainnya (kelaik lautan, klasifikasi dll).

Bagan alur (flowchart) yang ditampilkan (terlampir) di posting ini mula-mula adalah tentang proses pengukuran kapal.

Nanti pelan-pelan kita kembangkan bersama-sama isi dari posting ini.

Informasi Regulasi-Pengukuran Kapal di Indonesia

Posted in Ekonomi Bahari, Industri Pelayaran, Transportasi Laut.

Tagged with , , , , , .


11 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Ozy Marine says

    Mas Laut Biru,

    Saya pikir surat ukur itu atau biasanya di sebut sebagai international tonnage mesaurement hanya di buat menjelang kapal itu di delivery.

    Yang paling utama harusnya establishkan adalah apakah kapal2x non convention( biasanya di bawah 500 grt) less then 24 m itu harus di sertifikasi dari segi bangunannya, dan esential machinery, serta minumun navigation, FFE and LSAnya itu siapa yang harus meng-approved dan bilang oh, ini sudah memenuhi standard.

    Nah di Indonesia setahu saya kalau kapalx2 (conventional) baru akan di bangun, maka harus mengajukan atau pemberitahun ijin peletakan lunas ke syahbandar, dan bersamaan dengan itu gambar2x harus di kirimkan ke ditkapel dan BKI untuk di approved, dan selam pembangunan syahbandar yang telah mengathorizekan ke BKI untuk mengevaluasi dan mengawasi pembangunan kapal sampai kapal itu di luncurkan, biasanya BKI akan mengeluarkan, surat class dan load line, dan sebelum surat ini di keluarkan maka, di butuhkan surat ukur dan di keluarkannya tanda Selar ( kalau flagnya singapore) biasanya di sebut Marking Note. Tanda selar pun harus di verifikasikan oleh BKI surveyor telah di pasang di kapal itu.

    Nah waktu kapal itu mau di luncurkan ijin peluncuran juga harus di buat ke syabandar.

    Waktu kapal itu akan di serah terimakan dan berlayar pertama kali dari galangan, maka si pemilik kapal akan memiliki:
    1. Class Certificate (BKI)
    2. Load Line Certificate (BKI)
    3. Surat Ukur ( Syahbandar)
    4. Surat ijin layar (syabandar), sementara ke pelabuhan pertama yang ditujuh, sampai surat ijin berlayar permanentnya di issue
    5. Surat Seaworthiness (syabandar) mencakupkan pengecekan peralatan LSA, FFE dan peralatan radio komunikasi
    5. Derating certifcate
    6. Builder certificate ( biasanya builder certificate) diissue oleh galangan kalau pembayarannya dan segala kewajiban dua belah pihak sudah terpenuhi.
    7. Delivery of acceptance
    8. Beberapa document lain utk clearance pajak jika, kapal itu di buat di daerah bebas pajak.

    nah itulah setahu saya, surat2x yang harus di butuhkan utk sebuah kapal baru.

    kalau kapal second hand agak sedikit berbeda. anyway semoga informasi ini lebih membantu.

  2. prio says

    soal ukur mengukur Indonesia memang jagonya dalam hal tebak menebak.

    Mengapa suatu kapal dengan desain yang sama persis, tetapi surat ukurnya berbeda jika didaftarkan didua pelabuhan pendaftaran berbeda????

    Mengapa satu kapal bisa surat ukurnya lebih besar dari kapal lainnya padahal jika dilihat dan dibayangkan saja seharusnya surat ukurnya harus lebih besar???

    Mengapa kapal yang dibeli dari LN dan mempunyai surat ukur internasional yang sah tetapi ketika dibuatkan surat ukur internasional juga di indonesia bisa berubah, umumnya lebih kecil???

    UU, permen, kepmen dan hitungannya seragam, tetapi mengapa implementasi dilapangan antara satu pelabuhan pendaftaran dengan pelabuhan pendaftaran lainnya, kok bisa ada perbedaan hitung??? Apakan faktor manusia juga diijinkan sebagai toleransi hitung???

    Yang pasti kapal laut sangat berbeda dengan mobil yang hanya dilengkapi BPKP, STNK, Uji KIR. Sangat banyak sertipikat yang harus dimiliki satu kapal (setiap tipe kapal berbeda dalam jumlahnya)agar bisa beroperasi, kecuali……..?????

  3. prio says

    Mengapa satu kapal bisa surat ukurnya lebih besar dari kapal lainnya padahal jika dilihat dan dibayangkan saja seharusnya surat ukurnya harus lebih kecil???

  4. OzyMarine says

    Certificate Surat ukur atau dalam dunia international disebut, Tonnage Certificate, di mana setiap flag admin di setiap negara mempunya interpertasi yang berbeda, sehingga muncullah International convention pada tahun1969, yang lebih di kenal International Tonnage Measurement 1969.

    Dengan aturan ini dunia international berharap, GRT dan NRT yang di produce dalam Tonnage Certificate adalah hal yang sama.

    Suez Canal Authority dan Panama Canal Authority sampai sekarang menwajibkan semua kapal2x yang ingin melalui terusan itu harus mempunyai surat tonnage measurement yang di terbitkan oleh otoritas canal tersebut. Dan ini juga memungkinkan hasil GRT/NRT yang juga berbeda.

    Di Indonesia sendiri, jika faktor sogok-menyogok di kesampingkan surat ukur akan berbeda hasilnya di beberapa pelabuhan, karena ada factor intepretasi yang berbeda juga, waktu kapal itu di ukur dan pengertian2x-an yang lain yang harus di ikutkan dalam perhitungan tonnage measurement. Sehingga harusnya dirjen hubla harusnya melakukan penyeragaman interpertasi kepada para pegawai yang mengukur, dan yang menghitung.

    ATAU seperti layaknya flag admin yang lain, Tonnage measurement di keluarkan oleh Kantor pusat Biro Klasifikasi (engineering office) nya melalui hasil verifikasi dan report dari surveyornya dilapangan.

    Jadi satu Indonesia hanya di hitung oleh beberapa orang yang interpretasinya akan selalu sama dan di kontrol.

    Menurut pengalaman saya sewaktu saya jadi surveyor ABS, pada waktu akhir dari pembangunan kapal, saya melakukan tonnage survey dan membuat reportnya ke ABS Engineering di Singapore, dan setelah figure GRT/NRTnya di release maka kita di perbolehkan meng-issue temporary tonnage certificate utk 3 bulan smapai Full term Certificatenya di terbitkan.

    JIka ini diterapkan di Indonesia maka perbedaan hasil GRT/NRT dan Lenght of Shipnya akan lebih kecil dan sama semua di seluruh Indonesia walaupun di lakukan di pelabuhan yang berbeda.

  5. prio says

    Memahami klasifikasi Indonesia (BKI) yang sering menyeragamkannya dengan klasifikasi asing adalah sangat baik dan memang seharusnya di munculkan dalam kesatuan tekad bulat bersama sehingga Indonesia memiliki badan klasifikasi sendiri yang kuat dan sangat handal. Itulah dasar filosofi dibentuknya BKI dahulu oleh para pendirinya, yang rata-rata alumnus jerman dan rusia. Membaca sejarahnya dahulu terasa menggetarkan hati tetapi sekaligus sedih bahkan menangis jika membandingkannya dengan kondisi nyata saat itu.

    BKI hanya sebagaian kecil saja melakukan aktifitas pemeriksaan kapal. Sertifikat yang diterbitkan hanya 2 yaitu hull & machinery certificate. Memang ada sertipikat yang sering dijumpai lain dalam bentuk pelimpahan oleh administrator seperti ISM certificate, ISPS certificate (khusus kapal) dan Loadline certificate. Spesial utk loadline certificate, meskipun diterbitkan BKI utk kapal klass KI, tetapi pelimpahan pemeriksaan stabilitas belum pernah ada ke BKI. Bagi yang berkecimpung di klasifikasi asing, mungkin akan heran ‘kok bisa menerbitkan LL certificate tetapi stabilitas tidak diberikan pelimpahan wewenang pemeriksaan?’. Tetapi inilah kenyataannya.

    Tahukah, setelah kejadian kecelakaan kapal senopati nusantara dan levina, BKI memcoba bertindak tegas mengambil langkah drastis memeriksa sendiri perhitungan stabilitas dan prosedurnya, banyak owner berteriak dan banyak komplain karena banyak stabilitas kapal yang tertolak tidak memenuhi syarat dan salah dalam perhitungannya.

  6. lautbiru says

    Indonesia memang mutlak punya badan klasfikasi yang disegani baik didalam maupun luar negeri kalau mau menjadi negara maritim yang kuat.

    Berarti BKI harus sama-sama kita bangun bagaimana caranya (mari kita terus memikirkan hal tersebut) agar menjadi badan klasifikasi yang disegani dan cita-cita para pendirinya bisa terwujud.

    Dimulai dengan diskusi-diskusi on-line seperti ini, nanti kita terus kembangkan menjadi langkah2 strategis yang kongkrit untuk meujudkan cita-cita besar ini.

  7. mydc2200 says

    Saya mau tanya, saya baru 4 taon meneruskan bisnis keluarga di perkapalan. Saya coba memasarkan pembuatan kapal lewat internet di Manado, saya dihubungi beberapa pelanggan dari Iran, mau kapal AHTS, tugboat, yg jadi masalahnya saya tidak bisa mendapatkan klasifikasi Asing seperti DNV, ABS, dll, karena kita bangun kapal bukan di galangan, tapi di pantai doank. Kalo BKI sudah pasti dapat, ada yg bisa bantu saya dengan klasifikasi Asing, terima kasih

  8. ara komara says

    saya mau tanya kalau untuk kapal tahun 1980 an ada nomor imo atau tidak, kalau mau cari dimana,
    dimana alamat kantor imo di Indonesia ?

  9. dicky maytrisna says

    saya mau tanya :
    1. apakah builder certificate hanya bisa diterbitkan dari pihak galangan?
    2. bagaimana kalau kapal dibuat bukan digalangan seperti didaerah banjarmasin,cara pengurusan builder certificatenya gimana tuh…?

  10. eddy_chandra says

    saya mau tanya cara detail untuk mendapatkan izin galangan yang resmi

Continuing the Discussion

  1. playing with fire linked to this post on November 6, 2017

    johny johny Yes papa video song

    Faktur, BPKB dan STNK untuk Kapal dan Boat di Indonesia itu Seperti Apa? – Indonesia Maritime Club



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.