Skip to content


Dilema Coastguard Indonesia

 

Tanpa banyak diketahui oleh publik, mungkin karena isunya kalah menarik dibanding aspek kepelabuhanan, dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran menjadi Undang-Undang Pelayaran oleh DPR RI beberapa waktu lalu, Indonesia sekarang telah memiliki coastguard (penjaga laut dan pantai).

Ini berarti negara kita bolehlah disejajarkan dengan negeri-negeri yang telah lebih dahulu mendirikan institusi tersebut seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hanya saja, sebagaimana diatur dalam pasal peralihan UU Pelayaran, keberadaan coastguard Indonesia itu harus menunggu tiga tahun untuk betul-betul eksis. Sebelum masa efektif itu tiba, coastguard Indonesia diminta membenahi manajemen, SDM dan peralatannya (armada). Masa tenggang ini juga diberikan kepada bidang-bidang lain, seperti pelabuhan misalnya

Keberadaan coastguard di Tanah Air amat sangat dibutuhkan karena penegakan hukum di laut kita hingga sekarang ini masih sedikit rumit dan menimbulkan kondisi yang cukup membingungkan bagi mereka yang menjadi obyek upaya penegakan hukum itu. Dengan dibentuknya coastguard, kita bisa berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki sedikit demi sedikit.

 

Potret Penegakan Hukum di Laut

Saat ini penegakan hukum dan keamanan di laut nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping). Hingga saat ini setidaknya ada 24 peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi pemerintah untuk menegakkan hukum di laut.

Beberapa contoh, di antaranya, UU No. 11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memberikan kewenangan penegakan hukum di laut kepada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Kewenangan penegakan hukum di laut diberikan lagi kepada departemen ini oleh UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga kewenangannya menjadi cukup luas.

Kemudian, contoh lain, UU No. 9/1992 Tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Departemen Hukum dan HAM (dalam hal ini Ditjen Imigrasi) untuk juga menegakkan hukum di laut. Ada juga UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang memberikan kewenangan kepada korps baju coklat itu untuk menegakkan hukum di laut.

Situasi tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi obyek penegakan hukum di laut seperti kapal niaga, kapal penangkap ikan, nelayan, pelaut dan mereka yang karena sifat pekerjaannya harus bersinggungan dengan laut.

Mereka mengungkapkan, instansi tertentu sering memberhentikan dan naik ke kapal di tangah lautan untuk memeriksa berbagai persyaratan yang harus ada di atas kapal atau dokumen/surat yang harus dimiliki oleh ABK. Bagi mereka ini sah-sah saja.

Yang menjadi persoalan, manakala instansi itu selesai menjalankan tugasnya dan kapal akan bergerak kembali, ada instansi lain lagi yang memberhentikan dan naik ke kapal tak lama kemudian. Parahnya, setiap kali kapal ingin melanjutkan perjalanan kapten harus merogoh dalam-dalam koceknya agar .

Persoalan akan sedikit runyam jika kapal yang diberhentikan dan diperiksa itu adalah kapal berbendera asing. Menurut praktek yang lazim di dunia pelayaran, kapal adalah the mobile state (negara yang berjalan) sehingga hanya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara benderanya.

Jika ingin diproses dengan hukum negara lain, ada sejumlah aturan main yang juga berlaku internasional yang harus dipenuhi. Salah satunya melalui admiralty court/pengadilan. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa main line operator/MLO (pelayaran besar kelas dunia) enggan sandar di pelabuhan di Indonesia.

Coastguard Indonesia dalam UU Pelayaran

Adalah sangat menarik mencermati keberadaan coastguard dalam UU yang belum ada nomornya itu. Soalnya dalam naskah awal rancangan undang-undang (RUU) Pelayaran institusi ini dimasukan dalam pasal 127 sampai pasal 129 dan kata coastguard sama sekali tidak disebut. Sementara, dalam naskah RUU hasil revisi keberadaan coastguard tersebar mulai dari pasal 276 hingga pasal 281 dan kata coastguard secara eksplisit dicantumkan.

Di samping itu, selain jumlah pasal yang mengatur eksistensi coastguard bertambah, naskah RUU Pelayaran hasil revisi juga memuat kewenangan yang lebih luas selain kewenangan memberhentikan, menaiki, memasuki, memeriksa surat-surat dan dokumen kapal dan memerintahkan kapal yang disangka melanggar hukum menuju pelabuhan yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Kewenangan yang lebih luas itu mencakup, antara lain, coastguard menjadi tempat berkoordinasi semua institusi yang memiliki kewenangan menegakkan hukum di laut. Muncul persoalan pada poin ini. Dengan kewenangan koordinasi tersebut di bawah departemen/instansi manakah coastguard akan diletakan?

Pada konsepsi awalnya, coastguard adalah satu unit kerja di dalam Departemen Perhubungan, lebih tepatnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Ini berarti, dengan pengesahan UU Pelayaran ada kemungkinan unit ini akan ditingkatkan status kelembagaannya menjadi eselon satu (direktorat jenderal) atau mungkin langsung di bawah presiden. Dengan kewenangan koordinatif rasanya Direktorat KPLP terlalu kecil.

Mengacu pada praktek yang lazim di dunia pelayaran mondial, pengaturan coastguard di bawah departemen perhubungan/transportasi adalah hal yang wajar. Model ini diterapkan oleh pemerintah AS dan Jepang. Hanya saja, coastguard AS saat ini berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security Department) sementara coastguard Jepang (tetap) berada di bawah Ministry of Infrastructure, Land and Transportation (MILT).

Penempatan (attachment) coastguard di bawah departemen perhubungan/transportasi satu negara terutamanya adalah untuk mengemban fungsi keselamatan (search and rescue/SAR) dan pencegahan pencemaran di laut. Dengan bahasa lain, coastguard adalah lembaga sipil. Memang ada kewenangan polisional pada lembaga ini, yang diwujudkan dalam bentuk seragam dan persenjataan serta disiplin militer, tapi tidak terlalu mengemuka.

Masalah kewenangan koordinasi yang ada pada KPLP dalam UU Pelayaran tadi sontak menimbulkan sedikit riak di kalangan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Mengingat lembaga ini sejak tahun 1972 sudah melakukan koordinasi antar-instansi yang memiliki kewenangan di laut, fungsi koordinasi yang diamanatkan dalam UU tersebut seharusnya menjadi kewenangan mereka.

Ini berarti coastguard yang diatur oleh UU Pelayaran yang baru bukan lagi “milik” Dephub melainkan “milik” Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan.

Jika kewenangan itu jatuh ke tangan Bakorkamla (menurut kabar dari salah satu sumber penulis yang dapat dipercaya, memang lembaga inilah yang berwenang nantinya) ada pertanyaan kuncl yang bisa dikemukakan. Apakah coastguard Indonesia akan sangat militeristik karena Bakorkamla dipenuhi oleh TNI AL sehingga misi coastguard yang universal tadi disisihkan?

Mengingat tidak ada pengaturan yang jelas mengenai hal itu, ada baiknya pada waktu pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan UU tersebut hal ini diatur lebih jelas.

Tapi, apapun kondisi yang ada, keberadaan coastguard memang sudah saatnya diperlukan dan selayaknya disambut positif. Selamat datang coastguard Indonesia.

*Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta

 

Posted in Ekonomi Bahari, Industri Pelayaran, Pertahanan dan Keamanan Maritim, Transportasi Laut.


36 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Lautbiru says

    Saya jadi ingat waktu nonton film “The Perfect Storm” (TPS) dan juga “The Guardian” (TG).

    Saya melihat bahwa kualifikasi mereka sangat tinggi, menyerupai militer, hanya saja mereka tidak combat oriented. Tapi bahwa strukturnya tidak seperti organisasi sipil biasa (semi komando) karena memang lingkungan tugasnya demikian.

    Mungkin supaya ada bendanya dengan militer yang combat oriented maka doktrinnya harus jelas sesuai fungsinya :
    – penegakkan hukum di laut
    – melindungi dan menyelamatkan manusia di laut
    – ada lagi?

    Kalu polisi itu kan semboyannya”melindungi dan melayani” , mungkin coastguard ya agak2 mirip itu tapi tugasnya di laut.

    Kalo di USA itu angkatan udaranya punya unit yang namanya Para Jumper (PJ) yang tugasnya melaksanakan Combat Search and Rescue (CSAR). Doktrinnya agak berbeda yaitu “to save lives”, meskipun mereka tetap combat oriented (kualifikasi pasukan komando).

    Kalau di film TPS itu yang terjun ke laut adalah personel PJ itu tadi. Kalau di film TG yang action itu unit rescue swimmer-nya US Coast Guard.

    Mengenai tumpang tindih antara fungsi instansi mungkin ya dalam satu kapal patroli coastguard harus ada perwakilan dari semua instansi yang berkepentingan (imigrasi, karantina, dll) yang di BKO di bawah coastguard di dalam kesuatuan tugas patroli itu.

    Tapi setidak-tidaknya setelah lebih dari 60 tahun merdeka akhirnya pelan-pelan laut kita mulai tertata ke arah yang lebih baik. Mudah2an semangat ini makin lama makin kuat sehingga laut Indonesia bisa benar untuk orang Indonesia dan kita bisa membangun ekonomi Indonesia berbasis maritim.

  2. Hugo says

    Yang saya ketahui :

    Status Coast Guard mondial adalah para militer (semi militer) karena tanpa disiplin yang tinggi, personel yang dilengkapi dengan senjata akan sangat berbahaya, kondisi kapal yang diawaki akan terlihat menyedihkan dan tampilan aparat negara di laut tidak akan berwibawa.

    Pada prinsipnya, tidak ada suatu negara di dunia yang sama persis dengan negara lain, dalam hal penyelenggaraan keamanan lautnya, utamanya dalam hal yang bersifat organisatoris. Oleh sebab itu, dalam pembentukan coast guard Indonesia ke depan, jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang non-substansial karena hal tersebut sangat tergantung kepada situasi dan kondisi lingkungan strategis nasionalnya. Yang dapat diambil dari coast guard mondial adalah norma-normanya diantaranya :
    – Status coast guard adalah para militer. Untuk membuatnya menjadi semi
    militer, Navy secara aktif memberikan supervisi hingga benar-benar
    terbentuk para militer habitual yang menguasai standart operating
    procedure (SOP) dan standart procedure di lapangan.
    – Kewenangan coast guard meliputi domain keamanan laut (maritime
    security) dan keselamatan di laut (maritime safety) atau multi role.
    – Secara mondial terdapat 3 model penyelenggaraan keamanan laut yaitu ,
    *Model Amerika Serikat (one chief-one administrative body, multi
    role/multi mission).
    *Mode Perancis (one chief-multi administrative bodies, each bodies have
    their role/mission).
    *Model Inggris (multi chief-multi administrative bodies, each chief & body
    have their role/mission).
    Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan, namun secara
    faktual, negara-negara berkembang gagal dalam menerapkan model
    Perancis dan Inggris karena dibutuhkan spirit koordinasi yang tinggi,
    non-ego sektoral dan memiliki komitmen yang tinggi pada kepentingan
    nasional dan kemanusiaan.

    Majulah Indonesia.

  3. Hugo says

    Sebelumnya saya ucapkan selamat atas keberadaan IMC. Saya ingin menanggapi “Dilema Coast Guard Indonesia” yang merupakan topik menarik.

    Munculnya UU NO.17 Tahun 2008 tentang UNDANG-UNDANG PELAYARAN menimbulkan implikasi yang perlu dicarikan solusinya dalam mengimplementasikan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

    BAB XVII / PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)
    Pasal 276 (2) Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

    PREMIS – 1 –>Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden
    PREMIS – 2 –>Secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

    Permasalahan-1 –>Kondisi saat ini BAKORKAMLA Berada di bawah Presiden, KPLP Berada di bawah Menteri Perhubungan. Pertanyaan mendasarnya adalah “Bagaimana mentransformasikan ke-2 badan tersebut menjadi “Sea and Coast Guard Indonesia”?

    Permasalahan-2 –>

    * Berdasarkan Pasal 277, Tugas Penjaga Laut & Pantai (Sea & Coast Guard) adalah :
    (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
    a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
    b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan
    pencemaran di laut;
    c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
    d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah
    air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
    e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
    f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan
    jiwa di laut.

    (Intinya meliputi keselamatan pelayaran, SAR & pencemaran laut)

    * Berdasarkan PERPRES RI NO 81/2005 Pasal 3, Tugas BAKORKAMLA
    adalah :
    BAKORKAMLA mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
    kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara
    terpadu.
    (PENGERTIAN KEGIATAN KAMLA & OPERASI KAMLA SESUAI BAB-I
    PASAL-1) lihat Perpres, namun intinya meliputi maritime security dan
    maritime safety tetapi belum dapat menyidik.

    * SPEKTRUM TUGAS BAKORKAMLA LEBIH LUAS DIBANDINGKAN TUGAS
    PENJAGA LAUT DAN PANTAI (SEA & COAST GUARD). Lalu bagaimana
    bentuk Coast Guard Indonesia nantinya jika dibandingkan Coast Guard
    mondial?

    Majulah Indonesia.

  4. Hugo says

    All hands

    Dalam penyelenggaraan keamanan laut yang merupakan bagian dari State at Sea (Tata pemerintahan di laut), Indonesia sudah sangat tertinggal bila dibandingkan negara-negara regional Asia Tenggara. Banyak negara sudah berubah, sementara kita masih pola lama.

    Perkembangan lingkungan strategis global berupa :
    -Adanya standardisasi internasional berupa LRIT, MRCC/RCC, ISPS-Code, GMDSS, dll ditopang oleh konvensi internasional yang harus dipatuhi. Disatu sisi hal ini memang sangat menyulitkan negara-negara berkembang karena sumber daya yang terbatas, namun disisi lain bila tidak diikuti maka Indonesia akan menghadapi resiko yang lebih besar.
    Apa implikasinya?

    -Implikasi standardisasi internasional tersebut adalah menyangkut penataan IT system untuk keamanan laut dan keselamatan di laut. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Implikasi lainnya adalah merupakan efek domino yaitu penataan kembali penyelenggaraan keamanan laut dan keselamatan di laut secara organisatoris. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya IT system adalah selaras dengan mekanisme organisasi. Kedua hal itu akan selalu saling mempengaruhi. Kita berada dipersimpangan jalan yaitu antara mengikuti atau terkucil dari masyarakat maritim internasional serta resiko yang jauh lebih besar lagi.

    Sementara itu, kondisi potret penyelenggaraan keamanan laut (Kamla) Indonesia adalah :
    -Adanya ego sektoral instansi/institusi pelaksana Kamla yang jauh dari mengutamakan kepentingan nasional. Sulit berkoordinasi, konservatif dengan polanya selama ini, selalu berjuang keras dibidang regulasi namun lemah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai amanat regulasi tersebut. Selain kapal-kapal Angkatan Laut, rasanya sangat jarang menemui kapal-kapal instansi yg dimaksud berpatroli hingga di 12 mil (laut teritorial), apalagi di ZEE. Pada umumnya sangat mudah menemui mereka di perairan sekitar pelabuhan saja. Ada apa?

    -Adanya instansi yang mengeluarkan perijinan, sekaligus melaksanakan pengawasan di lapangan (penyidik). Apakah dapat diharapkan bertindak fair?

    -Adanya instansi pelaksana pengawasan di lapangan (penyidik) hanya untuk 1 bidang spesifik saja. Bila pembajakan terjadi di depan matanya saat berpatroli di laut, serta merta akan mengatakan “Itu bukan tugas saya”. Membangun suatu armada kapal patroli bukanlah murah, sementara itu tugas yg ditangani hanya 1 bidang spesifik saja. Akibatnya aparat di Perairan Indonesia menjadi beragam, Terjadi high cost bagi beban APBN, Birokrasi kemaritiman ruwet, Silang sengketa antara instansi, Masyarakat maritim internasional bingung menentukan siapa instansi yang tepat menjadi point of contact di Indonesia dan Perairan Indonesia bahkan menjadi tidak aman.

    Saran Solusi –> Sudah saatnya Indonesia menata kembali State at Sea dalam penyelenggaraan Kamlanya. Butuh penyederhanaan, yaitu suatu badan baru yang mengemban tugas negara di laut secara multi role. Sejarah US.Coast Guard dapat menjadi acuan dimana peleburan 6 institusi menjadi 1.

    Majulah Indonesia

  5. ferdhi says

    namun penggunaan teknologi IT canggih, bila tidak dibarengi protap yang sesuai juga kelihatannya akan sulit. Setahu saya di negeri ini masih simpang siur ttg kewenangan, semua instansi blm mau mengalah dan merasa punya hak yang paling tinggi…

    Saatnya berbenah……

  6. pat says

    Pada awalnya Indonesia berdasarkan hukum dan fakta hanya punya satu Coast Guard walaupun namanya bukan Coast Guard tetapi Jawatan Pelayaran Negara yang mempunyai multifungsi dan peran ganda. Dalam keadaan damai melaksanakan peran multifungsi pemerintahan di laut dan pada masa perang melaksanakan peran militer pendukung TNI AL. Multifungsinya meliputi keselamatan dan keamanan kapal niaga, keselamatan dan keamanan pelabuhan, sarana bantu navigasi, SAR maritim, perlindungan lingkungan laut, penegakan hukum maritim, dan dilengkapi dengan kesiapan melaksanakan tugas kemiliteran. Multi fungsi dan peran gandanya ini sama dengan US Coast Guard, konsepsi penyelenggaraan yang membuat institusi Coast Guard sangat efisien dan dengan peran gandanya membuatnya sebagai institusi yang sangat strategis bagi negara. Jawatan Pelayaran Negara memang sangat disegani pada awalnya di kawasan Asia Tenggara. Namun setelah terjadi multiinstitusi di laut sehingga dibutuhkan BAKORKAMLA. Namun kenyataannya dengan egosektoral yang tinggi BAKORKAMLA sulit untuk melaksanakan fungsinya. Oleh karenanya keputusan dalam UU Pelayaran 2008 membentuk Sea and Coast Guard sesungguhnya adalah upaya merevitalisasi Jawatan Pelayaran Negara untuk menata kembali sistem keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim sebagaimana pada awalnya di Indonesia. Dengan mempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sektoral efisiensi dan efektifitas sistem penjgaan laut dan pantai Indonesia dapat terwujud dan kerugian negara sebesar +/- 20 milyar USD/ tahun akibat salah urus masalah penjagaan laut dan pantai, dapat segera teratasi.

  7. Danny says

    Selama negara kita masih dipimpin oleh Pemimpin dg latar belakang “Sishankamrata”, maka belum akan terpikirkan untuk menjadi negara yg menyadari konstelasi geografi negara sebagai dasar dalam filosofi pembangunan. “Iqro”…. bacalah
    Artinya lihatlah bagaimana kondisi geografi Indonesia

  8. HPoer says

    Topik yang sangat menarik.
    Kenyataan yang masih terjadi saat ini di wilayah perairan Indonesia hal ‘pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalulintas kapal’ dimana sangat kental sekali sistim yang berjalan masih “multy agency, single task” (diharapkan dengan terbentuknya Coast Guard akan berubah menjadi “single agency, multy tasks”), hal ini menyebabkan kesimpang siuran dan bahkan kebingungan yang dialami oleh para pelaku ‘pelayaran’ . Koordinasi antara aparat sangat jauh dari yang diharapkan, sebagai contoh beberapa kasus dibawah ini mungkin bisa dijadikan pelajaran :
    Pelaku pelayaran memahami bahwa Adpel/ Syahbandar adalah aparat / institusi yang berwenang untuk masalah keselamatan pelayaran, ijin gerak/ ijin berlayar dan urusan dokument kapal, dll.
    Pada praktek nyatanya di laut, wewenang Adpel/Syahbandar tersebut sering (seolah-olah) dibatalkan atau diabaikan oleh aparat keamanan laut yang lain (mis: Pol.Air, TNI-AL, dll).
    contoh nyata dan yang sering terjadi : kapal melakukan kegiatan ‘transshipment’ di wilayah pelabuhan yang dibawahi oleh satu Kantor Adpel/Syahbandar dan Adpel/Syahbandar memberi ijin gerak/ shifting untuk kapal tersebut, dalam hal ini semua dokumen kapal tidak diserahkan di atas kapal tetapi ditahan/disimpan di kantor Adpel/ Syahbandar. Di tengah perjalanan kapal diperiksa (misal oleh patroli TNI-AL) dan langsung kapal disalahkan karena dokumen kapal tidak ada di atas kapal dan tidak peduli dengan surat ijin gerak/ shifting yang dikeluarkan oleh Adpel/Syahbandar.
    Contoh lain: salah satu dokumen kapal ada yang habis masa berlakunya (dan sedang diurus perpanjangan masa berlakunya), kemudian Adpel/ Syahbandar tetap mengeluarkan surat ijin berlayar (SIB) untuk kapal tersebut dengan memberi lampiran dispensasi satu kali perjalanan sampai di pelabuhan berikutnya untuk dokumen kapal yang habis masa berlakunya dan sedang diurus tersebut. Ditengah jalan kapal diperiksa patroli Pol.Air dan dipersalahkan dengan tidak peduli surat dispensasi satu kali perjalanan dari Adpel/ Syahbandar tersebut, dan kemudian nahkoda serta kapal ditahan dan diproses hukum.
    Hal-hal tersebut sangat meresahkan dan menyebabkan para pelaku pelayaran terbebani biaya tambahan yang sangat tidak ekonomis (biaya ‘running cost’ harian kapal, biaya sewa kapal, dan lain-lain untuk membuat aparat meringankan atau mempercepat proses hukumnya).
    Belajar dari contoh kasus-kasus tersebut sangatlah mendesak (sangat ‘URGENT’) supaya Pemerintah segera mebentuk “COAST GUARD” sebagai ‘single agency’ Pemerintah untuk melaksanakan ‘multy tasks’ dibidang pelayaran di Indonesia.
    Seharusnya semboyan “JUSTRU DI LAUT KITA JAYA” adalah untuk bangsa Indonesia terutama seluruh pelaku pelayaran/bahari , dan kita akan menjadi bangsa bahari yang selalu berjaya.

  9. sugianto says

    Costgard tugasnya penegakan nhukum di laut, penyelenggara pertolongan kecelakaaan di laut, pengatur keamanan dan keselamatan pengguna laut, Bentuk semi militer dengan penuh disiplin dan ketrampilan khusus. Rekruitmen terdiri dari personil yang memiliki penugasan yang berkaitan dengan laut yaitu peleburan dari 13 stake holder yang telah disebutkan diatas secara proporsional. Dasar hukum dibuat peraturan pemerintah yang komprehensif yaitu mengadopsi dari 24 perundangan kemudian dijabarkan dalam SOP (standart operasion prosedure) sbagai acuan bertindak di lapangan. sarana prasarana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan di buat kapal-kapal patroli cepat yang standart. Posko ditempatkan didaerah strategis yang memiliki kerawanan tinggi, yaitu Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Manado,Lombok,Makasar, Ambon, Biak , Kupang dan Merauke. Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk akademi dengan kurikulum mengambil studi banding di negara-negar kepulauan yang memiliki costguard yaitu Yunani, jepang, Piliphina dan Inggris. Kalau perlu siswa di sekolahkan ke negara-negar tersebut sebagai cikal bakal sebagai tenaga pengajar, kemudian secara akumulatif dirangkum disesuaikan dengan kondisi geografi Indonesia deengan tantangan dan dinamika yang berkembang saat ini. Selamat kehadiran Costguard Indonesia, Bravo zulu dan succes.

  10. salim says

    yang berfungsi sebagai coast guard di laut indonesia sekarang ini yang terlihat adalah (TNI AL, Pol Air, KPLP, P2SDKP,Bea Cukai,) lebur aja mereka menjadi Indonesiaan Coast Guard,kalau yang lain mau bergabung silahkan

  11. DEDY says

    seharusnya KPLP yang pantas menjadi COAST GUARD karna sudah sesuai dengan singkatan dari KPLP(KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI)jd pemerintah tidak perlu bingung lagi institusi mana yg seharusnya menjadi COAST GUARD.Didalam pelaksanaan tugasnya KPLP sama dgn pelaksanaan tugas dari USCG dan JAPAN CG.apalagi sekarang ini KPLP sudah memiliki sarana dan prasarana dlm pelaksanaan tugasnya,seperti KPLP sdh memiliki kapal patroli dan kapal MDPS(MARINE DISASTER PREVENTION SHIP)Khusus untuk kapal MDPS institusi lain seperti POL AIR,AL,DKP,BC dan IMIGRASI,mereka belum memiliki kapal tersebut dan personil yg ada diKPLP sudah terlatih dalam pelaksanaan tugas dari CG,dan KPLP sampai dgn sekarang sering melaksanakan latihan dgn JAPAN CG dan PHILIPIN CG.

  12. Akta says

    KPLP adalah Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai yang memang Awak Kapal Negaranya Sudah Terlatih dalam mengarungi Perairan Indonesia yang memang di Rekrut dari ABK Kapal swasta. Untuk Pengalaman dan Pengetahuan dan pendidikan tentang Militerisasi juga sudah terlatih di Pangkalan Pangakalan Penjagaan Laut Dan Pantai Di beberapa Daerah Seluruh Indonesia,.. dan KPLP Juga Sudah Memiliki sarana dan prasarana penunjang Operasi dan Patroli di Laut dan Pantai. Selain itu KPLP juga berpengalaman dalam beberapa kurun waktu yang lalu, Diving, Patroli Laut yang memang SDM nya terlatih untuk Pekerjaan – pekerjaan dilaut,.. IMO juga sudah mengenal organisasi satu – satunya yang berwenang di Indonesia Adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,.. Jadi KPLP memang Pantas Menjadi ISCG

  13. jhony says

    yah benar KPLP terlahir sudah sejak lama dan menuju to indonesian cosguard gread job men..

  14. jhony geng war says

    maju terus KPLP semoga penegakan hukum di laut makin jelas dan lebih ter arah

  15. paul says

    tidak gampang mebentuk coast guard,,,emangnya membalikkan telapak tangan…????

    Harus difikirkan juga juga,, gimana instansi-instansi lain yang mempunyai undang-undang dan kewenangan masing-masing… apalagi dalam UU intansi tersebut ada beberapa Instansi dpt kewenangan untuk penindakan/ penyidikan pidana yang terjadi….!!!!!!!

    Jangan main lebur aja…….

  16. Aulia says

    Kl bener jadi coast guard indonesia,wah laut kita makin aman.

  17. herman says

    kalau yang lain mau jadi coastguard jadi kplp mau dikemanain kasian…mau keudara ada auri.. mau kedarat ada polisi…yah daripada dilaut yang sdh banyak instansi ,kplp lebih baik mancing mania saja.

  18. gue says

    To PAUL <—–Bagi anda yang pesimis dengan bangsa ini,dan tidak mau maju,anda yang masih berpandangan egosentris, dan berpikiran sempit mungkin ia anda punya pendapat demikian, tapi kalau anda berpikiran lebih maju dan luas ,dan tahu serta mendalami aturan2 tertentu mungkin lain lagi ceritanya, semua instansi punya ranah hukum masing-masing cuma kadang membran tipis tersebut dikaburkan, aturan-aturan yg menjadi dasar yang dilaksanakan oleh Coast Guard bukan saja aturan Nasional tapi juga aturan International, apa anda tahu apa artinya Indonesia ikut dalam IMO? kemudian Departemen mana yang ditunjuk oleh IMO sebagai Administration pelaksnaan aturan-aturan internasional di laut? apa artinya flag state, port state, siapa yang mengawasai? apakah undang-undang kita berlaku di negara orang lain? coba anda pahmi dullu baik-baik!!!!! saya malah curiga anda dari salah satu aparatur yang tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi anda dan sejauh mana kewenangan yang anda miliki!

  19. beem says

    memang sehausnya yang berhak untuk penegakkan hukum di laut adalah coast guard (KPLP) dan penegakan keamanan teritorial adalah TNI AL dan kapal yang pemerintah berada di laut adalah Kapal Negara (KN) dan Kapal Republik Indonesia (KRI), KRI udah jelas dioperasikan oleh TNI sedangkan KN dioperasikan oleh KPLP (Departemen Perhubungan) Jaya lah terus KPLP

  20. SUDIRMAN says

    KAPAN DONG DIRESMIKAN DAN TERBENTUKNYA COAST GUARD (KPLP) ???
    MAJU TERUS KPLP KEAMANAN LAUT NKRI DAN KESELAMATAN PELAYARAN SERTA PENEGAKAN HUKUM LAUT BISA CEPAT TERLAKSANA DAN TEREALISASI, SUPAYA KAPAL2 ASING TIDAK MAIN MASUK SEMBARANGAN DAN MENGAMBIL SUMBER DAYA LAUT KITA, JAYA TERUS KPLP, KAMI DUKUNG APA YANG TERBAIK BUAT KESELAMATAN PELAYARAN.

  21. dirhamzah says

    Indonesian sea and coast guard = Kesatuan penjagaan laut dan pantai Indonesia. bukankah itu singkatan dari KPLP ???

  22. BROER says

    Sebenarnya tidak perlu saling ego antar instansi dan lembaga untuk/ dalam Pembentukan Sea And Coast Guard Indonesia, KPLP sudah ada semenjak jaman Hindia Belanda, Jaman revolusi, Jaman Kemerdekaan dengan sebutan yang beraneka ragam dan yang terakhir memakai nama KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP). Cuma dengan sarana dan prasarana yang terbatas, dan rata-rata mengemban tugas negara, amanah undang-undang dengan dukungan operasional yang swakelola, swadaya, dari para Personil nya karena dengan sarana/ prasarana yang terbatas, dengan diperhatikan sarana/ prasarananya oleh Negara Republik Indonesia, dan instansi, badan, yang selama ini sama-sama menjalan tugas Pengamanan Perairan Indonesia saling legowo, jangan saling eker-ekeran dengan dibentuknya Sea And Coast Guard, demi terbentuknya SCG Indonesia yang keberadaannya diakui oleh Internasional.
    Jayalah Penjagaan, Penyelamatan Di Laut dan Pantai,
    maju walaupun kau tidak diperhatikan demi menjalankan Tugas dan Amanah Undang-undang.

  23. ari says

    saya beberapa kali berinteraksi secara tidak lansung dengan aparat/oknum penegak hukum dari berbagai instansi di laut/kapal (psc, coast guard, kplp, marpol, quarantine, etc), yang menurut beberapa kapten kapal berbendera asing, bahwa di pelabuhan Indonesialah yang paling banyak aparat negara yang naik ke kapal untuk melakukan inspeksi

    pengalaman saya adalah, bahwa beberapa aparat/oknum tersebut terlihat sangat arogan ketika akan “menginspeksi” kapal, khususnya kapal berbedera asing

    tapi apa yang mereka lakukan ketika di atas kapal tersebut?

    banyak dari para aparat/oknum tersebut yang hanya datang ke kabin kapten dan “meminta” uang/whiskey/rokok

    sebagai anak bangsa saya cuman bisa prihatin dan mengelus dada melihat hal tersebut

  24. syafril.ka says

    klo diterjemahkan betul pak dirham. sea and coast guard adalah KPLP. Tapi sesuai dengan jiwa yg terdapat dalam UU Pelayaran, coast guard jauh lebih besar dari KPLP, baik institusi maupun fungsinya.

    Yang menjadi masalah adalah masih adanya ego sentris di kalangan birokrasi kita, klo ini jadi eh hilang deh kerjaan kita, klo itu jadi ini, eh hilang deh rejeki saya

    Yang saya maukatan bahwa UU pelayaran adalah milik bangsa dan rakyat Indonesia, bukan milik dephub. Ayo pak dirham kita pacu yg muda-muda, besok kita sudah akan meninggalkan birokrasi. salam buat Pak dirham

  25. Jhon Kimphul says

    AD (Angkatan Darat}, AU (Angkatan Udara), AL (Angkatan Laut), POLRI (Polisi Rapublik Indonesia)….Jadi sudah jelas Job Masing-masing institusi….Jadi kalau ada angkatan ke V di NKRI yaitu Indonesian Coast Guard sangatlah dperlukan karena wilayah NKRI mempunyai perairan yang sangat luas. Saya dukung KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai) menjadi embrio Indonesian Coast Guard, namun jangan hanya didengungkan dalam hal Penegakan Hukum di laut saja yang sampai saat ini menjadi bahan rebutan oleh banyak instansi di Indonesia. Sangatlah bijak bila harus ditingkatkan pelayanan dalam hal penyelamatan jiwa di laut ( SAR) dan tentunya pula dibarengi dengan peningkatan kapasitas pendidikan, Peralatan yang canggih , dan Anggaran , serta tidak kalah pentingnya adalah aparatur yang benar-benar punya rasa peduli dalam hal PENCARIAN DAN PENYELAMATAN jiwa di laut. Semoga Indonesia tercinta semakin Hebat dan Jaya……”TIADA KATA JERA DAN PUTUS ASA DALAM PERJUANGAN, MANAKALA PERJUANGAN TERSEBUT DIPERUNTUKAN BAGI KEMULIAAN MANUSIA”

  26. Dimas says

    @gue, emang betul bos!!!
    Si paul itu asal ngomong aja??
    Sudah saat nya coast guard d bentuk, biar lebih jelas penegakan hk. D laut, mungkin si paul ga pernah liat USCG ya??d US mana ada POL-AIR??
    yg nangkap narkoba??nangkap imigran ilegal??SAR??siapa hayo?????????kalo ga coast guard??
    Marilah kita berpikir ke depan bos!!!! JALA SEVA JAYA MAHE!!!!!!!!

  27. masking says

    Saya mendukung terbentuknya Coast Guard di Indonesia….Keamanan Negara adalah satu hal yang utama…. dalam hubungan Ekonomi khususnya armada laut sipil perlu juga adanya pengamanan dan saya setuju CG harus ada didalamnya dan menjadi tugas pokoknya….

    Hal yang menurut saya perlu kita perhatikan adalah :

    1. Sistem perundang-undangan kita harus mendukung dengan Fungsi, Tugas, Wewenang dari Coast Guard itu sendiri, karena tanpa itu, percuma saja Cost Guard dibentuk karena akan hanya mengahabiskan APBN secara percuma.

    2. Setelah Coast Guard dibentuk.

    Coast Gard adalah lembaga sipil semi militer jadi perlu rasanya ada pelatihan khusus semi militer sehingga terbentuk Coast Guard yang disiplin dan loyalitas yang tinggi.

    Sebagai aparat Negara semi militer Coast Guard dibentuk dengan setrata seperti Militer. Ada tamtama,bintara dan perwira dan semua itu harus memegang jati dirinya masing-masing. Sikap loyalitas, kehormatan dalam jenjang kepangkatan juga harus dijaga. Pernah saya lihat KPLP antara yang berpangkat garis biru dan kuning bengkok seperti tak berbeda. tidak ada wibawa antara bintara dan tamtama padahal sebagai Tamtama harus loyal kepada Bintara, dan bintara,tamtama harus loyal kepada perwiranya. seperti yang di TNI AL ada yang namanya Hirarki… itu wajib dijaga….

    Masalah kepangkatan…..Warna,corak,model Kepangkatan Coast Guard sebaiknya berbeda dengan TNI/Polri. hal ini menurut saya untuk menghilangkan kesan Full Militer dari Coast Guard itu sendiri. Sebagai mana kita contohkan di BC tetapi tidak menghilangkan fungsi Tamtama,Bintara dan Perwira KPLP itu sendiri.

  28. Topansz says

    Asik bacaain komentar nya?yang pasti antosias nya semua membutuhkan adanya Institusi yg namanya CoastGuard, Insya Allah para Petinggi kita akan mempunyai Visi dan Visi yang sama .Klau udah sama pasti jadi,Klau engak ya hanya mimpi ajee kaleee?melihat sikon pemegang kendali di dephub saat ini seharusnya PP SCG sudah rampung.

  29. Rafi says

    CG hingga saat ini sulit terbentuk karena UU yang mengatur ttg keberadaan CG itu sendiri tidak secara terperinci menyebutkn instansi mana yg berhak jd CG yg ada hx ttg prtanggung jwbn pd RI 1 dn dibawah koordinasi menteri. Nah…skr departemen dgn satuan pengaman apa yg spt ini?!!(g ada). MAKAX JD REBUTAN SEBAB POSISINYA BASAH ( krn kerjax di laut ) wkwkwkwkwk.

  30. junaidi says

    saya prihatin dengan keadaan Negara Indonesia sekarang, banyak produk kebijakan petinggi kita masih berpikir partial & egosektoral yg dikedepankan dan jalan sendiri-sendiri, sy kuatir 10-20 tahun kedepan sumberdaya alam kita hancur, dan rakyat Indonesia tdk menikmati apa-apa. Sudah waktunya INDONESIA punya Border Protection Command seperti di Australia atau Amerika, dimana seluruh petugas (Mabes Polisi, Karantina, Imigrasi, bea cukai, Angkatan udara, Angkatan laut, Angkatan darat, luar negeri, kelautan dan Perikanan) yang mengawasi dan menjaga diperbatasan dijadikan satu command baik sipil maupun militer.
    Saya lebih sependapat kita support/dukung BAKORKAMLA dijadikan badan seperti diatas , apapun namanya mau Indonesian Coastguard atau Badan keamanan Laut…up to U…., untuk masa depan bangsa yang lebih baik

  31. sailor says

    Saya sgt mendukung sekali terbentuknya CG, sy adalah (mantan) pelaut yg skg bekerja d salah satu instansi pemerintah.. Saya hanya bs prihatin melihat negeri ini, yg kaya raya namun org2 nya serakah..
    Iri melihat negara2 lain yg punya YONI, WIBAWA di lautnya.. Qt para pelaut (pelaut2 asing-khususnya Indonesia) tunduk dan patuh oleh smw peraturan mrk, namun di Indonesia ?? Smw “uang” yg bicara – suap.. Mereka sering kali keluar masuk negara ini dgn bebasnya!! Lenggang kangkung,, termasuk narkoba bahkan senjata !! jangan salahkan mereka, kr qt yg memang seharusnya berbenah.. Laut luas, namun terlalu byk instansi yg “turun” d laut, sehingga byk garis komando, byk ego, byk kepentingan, saling tumpang tindih, namun jika ada kejadian saling lempar tangan..
    Pemerintah harus tegas,segera bentuk ICG !! Kalo perlu lebur, lebur smw instansi yg berkecimpung d laut, jadi satu.. Instansi apapun harus legowo, demi kepentingan dan pastinya KEDAULATAN bangsa kita.. Namun smw tidak mudah, krn itu mari qt beriktihar yg terbaik serta berdoa utk (kembalinya) kejayaan bangsa kita..
    Smg ISG sgr terbentuk, amin..

  32. pelaut says

    maju terus kplp

  33. bajak laut says

    Halah2… KPLP bilang aja k’hilangan proyek,, sirik ya wilayahnya di kebiri sm instansi2 lain,,makanya KPLP pny SDM yg mumpuni dunk, jgn cuma gaya2an aja seragamnya ikut2 AL,, KPLP itu sipil jd ga usah ikut2 gaya militer dunk klo mau benahin dulu SDMnya bru ngmong…

  34. ferdi says

    satu2 nya lembaga di indonesia yang diakui keberadaannya oleh IMO adalah kementerian perhubungan laut, tanpa menyisihkan lembaga2 lainnya… karena sesuai semangat terbentuk ISCG adalah untuk memperjelas masalah penegakan hukum dilaut, fungsi sar dan meminimalisir cost yang timbul dilaut, maka lembaga ini layak lah di emban oleh sipil. cuma masalahnya terlalu banyak badan atau lembaga yang enggan untuk melepaskan kewenangan dari laut karena beberapa kepentingan. Layaknya sebagai abdi negara mengedepankan kepentingan2 Negara yang lebih luas, karena apabila dibiarkan seperti ini berlarut2 tanpa kepastian industri pelayaran akan hancur didalam “kandangnya sendiri” sebelum bersaing di dunia internasional. Dan Sejarah Pembentukan KPLP itu sudah terbentuk dari sebelum indonesia merdeka dengan adanya Peraturan Tertib Bandar dimana KPLP sebagai perpanjangan tangan Syahbandar dan sampai sekarang dan sesuai semangat UU 17 tahun 2008 maka selayaknya memang berada di bawah Kementerian Perhubungan dalam hal ini KPLP tanpa mengesamping kan kepentingan2 lembaga dan badan lainya yang berwenang dan mengutamakan kepentingan Negara untuk kejayaan Lautan Indonesia yang kita Cintai ini

  35. yo says

    di laut memang macem2 lembaga, kalo AL masih ada fungsi yaitu pertahanan dan penindakan keamanan teritorial sementara bagaimana dengan instansi lain khususnya polisi perairan, bea cukai, dan kkp karena sepertinya sebagian besar kewenangannya akan ke coast guard? memang harus ada perembukan lagi. mungkin disederhanakan menjadi tni al, ditpolair, dan coast guard yg dapat memeriksa kapal2 yg ada, sementara yg lain ketika kapal2 tersebut udah bersandar di daraatan/pelabuhan atau dengan syarat2 tertentu? bagaimanapun keberadan lembaga2 tersebut adalah untuk menjaga indonesia beserta sumber dayanya

  36. yo says

    lalu juga dalam hal seragam dan struktural kelembagaan agar jg disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak bingung dan kesalahpahaman



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

*