Skip to content


Krisis Ekonomi dan Isu Perompakan di Selat Malaka

 

 

 

Dalam sebuah seminar bertajuk Tackling Piracy at Sea yang diadakan di Kuala Lumpur belum lama berselang, Laksamana Madya Ahmad Ramli Mohdnor, Ketua Maritime Institute of Malaysia (MIMA), memprakirakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini dapat memicu aktivitas perompakan di Selat Malaka. Satu prediksi yang tidak mengembirakan hati tentunya. Namun, pernyataan pimpinan think tank kemaritiman milik pemerintah Malaysia itu mengembalikan ingatan kolektif kita semua yang mengikuti perkembangan masalah perompakan bahwa lokasi rawan perompakan tidak hanya ada di Teluk Aden tapi juga di Selat Malaka.

 

Hiruk-pikuk pemberitaan pembajakan kapal oleh gerombolan perompak Somalia memang telah sedikit “menenggelamkan” keberadaan aktivitas perompakan di Selat Malaka. Padahal, menurut data International Maritime Bureau (IMB), Selat Malaka merupakan “juara pertama” perompakan, paling tidak, dalam periode 2000 hingga 2004. Malah, di saat mata dunia tertuju pada aksi-aksi perompakan di Teluk Aden, aksi yang sama juga terjadi di seputar Selat Malaka, dalam hal ini perairan Singapura. Paling tidak telah terjadi enam aksi perompakan di titik tersebut. Jika ingin dikaitkan dengan situasi perekonomian, perompakan yang terjadi di Selat Malaka pada periode 2000-2004 itu muncul ketika dunia masih sedang dilanda krisis ekonomi yang bermula di tahun 1997. Nampaknya, tesis bahwa krisis ekonomi bisa memicu naiknya aktivitas perompakan sedikit banyak dapat dibenarkan.

 

Beda karakteristik

 

Kendati sama-sama merupakan tindakan kejahatan bersenjata terhadap sebuah kapal, biasanya kapal dagang (merchant navy), perompakan di Selat Malaka dan Teluk Aden memiliki karakteristik yang berbeda.

 

Pertama, para perompak di Selat Malaka merupakan orang-orang swasta murni, sementara perompak di Teluk Aden merupakan tentara (dalam hal ini oknum tentara Somalia).

 

Kedua, perompak Selat Malaka secara umum menggunakan persenjataan yang relatif sederhana, biasanya parang. Tentu ada juga yang menggunakan senjata api, biasanya pistol.  Sementara, perompak Somalia, sebagaimana diberitakan oleh koran The New Paper, Singapura, edisi November 2008, menggunakan persenjataan yang terhitung canggih. Peralatan itu terdiri dari mother vessel yang dilengkapi dengan radar dan GPS. Biasanya kapal ini disamarkan sebagai kapal ikan atau kapal tunda/tug boat. Dari kapal ini kemudian diluncurkan speedboat kecil berisi 6-7 perompak yang dilengkapi dengan telepon satelit, berpakaian seragam tempur, menyandang senjata serbu AK-47 dan rocket-propelled grenades/RPG. Semua ini tentunya mampu mengintimidasi kapten kapal agar menghentikan kapalnya. Tidak ketinggalan, perompak Teluk Aden ini juga dilengkapi dengan alat penginderaan malam (night-vision goggles).

 

Karakteristik ketiga berkaitan dengan respon pemerintah terhadap para perompak. Pada kasus perompak Selat Malaka, pemerintah negara selat (littoral states), yang terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, mampu menumpas aktivitas perompakan yang terjadi dalam teritori mereka. Tapi tidak begitu halnya dengan pemerintah Somalia, negeri asal para perompak di Teluk Aden. Kondisi inilah yang menempatkan Teluk Aden terus-menerus berada di bawah ancaman perompakan.

 

Joshua Ho, spesialis keamanan maritim dari RSIS, Singapura, menilai kemampuan tiga negara Selat Malaka dalam menumpas perompakan lahir karena di antara mereka telah ada kesepakatan bersama untuk mengamankan jalur pelayaran tersibuk di dunia itu. Kesepakatan bersama ini kemudian didukung oleh kalangan internasional. Di Teluk Aden, tidak ada kerjasama antara Somalia, Ethiopia dan Yaman untuk mengamankan perairan tersebut. Somalia adalah Negara yang gagal (failing state) sementara Ethiopia dan Yaman sibuk dengan urusannya sendiri. Karenanya, adalah hal yang lumrah jika pengamanan Teluk Aden melibatkan berbagai negara. Hal seperti ini mustahil terjadi di Selat Malaka. Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah negara yang kuat sehingga mampu mengatasi berbagai gangguan dengan kekuatan mereka masing-masing.

 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mengadopsi langkah-langkah untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman perompakan. Misalnya, TNI AL telah mereformasi pola operasi dan memodernisasi peralatannya sehingga patroli mereka sangat efektif dalam menangkal kegiatan ilegal. Kemudian, TNI AL juga telah mendirikan berbagai pusat komando yang beranggotakan pasukan khusus untuk merespon perompakan. Komunitas pelayaran nasional pun telah mengetahui keberadaan unit-unit ini dan jika terjadi perompakan mereka bisa langsung berkomunikasi untuk mendapatkan bantuan. Dalam upayanya itu, TNI AL mendapat dukungan dari AS berupa pembangunan radar pantai di sepanjang Selat Malaka dan Selat Makassar.

 

AL Malaysia (Royal Malaysian Navy/RMN) juga telah membangun beberapa stasiun radar di sepanjang Selat Malaka untuk memonitor pergerakan kapal. Mereka juga membeli kapal-kapal patroli baru dan membentuk unit-unit pasukan khusus untuk mengawal kapal yang rawan upaya perompakan. Dan, nampaknya yang paling utama dalam kebijakannya melawan ancaman di laut, Malaysia telah mendirikan Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) pada tahun 2005 lalu dengan melebur berbagai institusi kemaritiman yang ada sebelumnya. Lembaga ini merupakan coastguard negara tersebut.

 

Singapura juga tidak ketinggalan dalam upaya mengamankan Selat Malaka. Negara singa itu telah menerapkan pengawasan dan informasi terpadu terhadap pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan; meningkatkan patroli AL-nya (Republic of Singapore Navy/RSN); pengawalan selektif terhadap kapal-kapal yang mengangkut muatan berharga; dan, menaiki secara selektif kapal-kapal kargo. Tidak ketinggalan, Singapura juga mengubah rute palayaran kapal-kapal pengangkut komoditas berharga untuk mengurangi ancaman terhadap kapal-kapal itu dari berbagai kapal-kapal kecil yang berlalulalang di perairan Singapura. Upaya ketiga negara selat tadi diperkuat lagi dengan berbagai kerjasama regional dengan coastguard Jepang, AL India, Thailand dan AS.

 

Dampak terhadap Indonesia

 

Dengan kekuatan yang dimiliki oleh TNI AL, Indonesia tidak akan menghadapi kesulitan sama sekali dalam menumpas perompakan jika terjadi di Selat Malaka yang menjadi yurisdiksinya. Tapi, isu perompakan di selat ini tidak semata-mata terkait dengan kekuatan pemukul yang dimiliki oleh satu negara dan strategi menggerakkannya. Malah sebaliknya, isu perompakan di Selat Malaka telah menjadi bagian dari psychological war, atau dalam bahasa Prof. Juwono Sudarsono brain war, satu negara terhadap negara lainnya.

 

Isu perompakan di Selat Malaka bisa memberikan dampak yang cukup merugikan terhadap Indonesia karena, mengacu kepada berbagai data yang ada, pelaku perompakan selalu dikaitkan dengan orang Indonesia. Kemudian, para perompak di Selat Malaka selalu berasal dari daerah-daerah yang dekat dengan selat itu, seperti NAD, Bengkalis, Batam dan sebagainya. Memang ada juga perompak yang beroperasi di Selat Malaka yang bukan orang Indonesia tapi keberadaannya tenggelam dengan pencitraan internasional bahwa sebagian besar perompak berkebangsaan Indonesia. Jadi, isu perompakan di Selat Malaka sejatinya merupakan satu upaya untuk menyudutkan Indonesia.

 

Setelah kita tersudut dengan isu perompakan tadi datanglah pukulan berikutnya. Pelayaran internasional akan mengenakan berbagai biaya tambahan atau surcharge kepada pemilik barang yang akan mengimpor atau mengekspor ke Indonesia dengan alasan perairan Indonesia merupakan black spot (daerah rawan). Dengan biaya tambahan yang diberlakukan tadi jelas barang yang akan dijual atau berasal dari Indonesia akan lebih mahal dibanding harga di negara lain. Ujung-ujungnya, Indonesia menjadi tidak kompetitif secara ekonomis. Kondisi inilah yang terjadi terhadap kita ketika Selat Malaka menjadi the hottest piracy spot di tahun 2000-2004. Isu perompakan adalah pengalih perhatian (diversion) dari pertempuran non-konvensional, dalam hal ini perdagangan, oleh berbagai negara di dunia.

 

Karena itu, upaya Indonesia dalam memerangi perompakan di Selat Malaka tidak mesti hanya sebatas peningkatan kemampuan pemukul tapi hendaknya juga mempertimbangkan aspek ekonominya. Sudahkah negara memperhatikan penghidupan ekonomi masyarakat di sepanjang Selat Malaka? Bukan rahasia lagi penduduk di daerah pesisir kita merupakan orang-orang miskin dan perkampungan di daerah pesisir kita merupakan daerah kumuh yang jauh dari sentuhan pembangunan. Selama masalah ini tidak terpecahkan, ancaman perompakan akan selalu muncul dan kita akan selalu disudutkan sebagai negeri para perompak oleh dunia internasional.

 

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta

Kandidat M. Sc (Strategic Studies) RSIS-NTU, Singapura

 

Posted in Ekonomi Bahari, Industri Pelayaran, Pertahanan dan Keamanan Maritim, Transportasi Laut.


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Nimank buol says

    AL indonesia harus lebih profesional dan lebih strategis dalam menjalankan tugas, walau peralatan militer dan patroli kalah canggih dari negara tetangga tapi kita memiliki pengalaman strategi jauh lebih baik, sehingga perbedaan kualitas pengamanan tidak akan berbeda.

  2. Suseno Budi Prasetyo says

    Permasalahan keamanan maritim memang menjadi isu yang kurang dominan diantara gegap gempitanya perpolitikan negeri kita, ditambah persoalan hukum yang tidak ada habisnya.

    Padahal negeri kita adalah negeri bahari, dimana sebagian besar kekayaan alam kita terletak di laut. Betapa besar kehilangan SDA di laut, akibat tindakan kriminal di laut, jarang ada yang peduli.

    Kami sedang mengadakan penelitian mengenai pengembangan model sistem keamanan laut, dimanakah kami bisa mendapatkan data2 yang lengkap mengenai tindak kejahatan di laut? Mengingat permasalahan ini ditangani oleh banyak instansi (meskipun ada BAKORKAMLA). Dan barangkali ini pula penyebab permasalahan keamanan laut belum beres sampai saat ini.

    Mohon kami diinformasikan data tersebut melalui email kami.
    Terima kasih

    Seno



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.