Skip to content


Indonesia Raksasa Maritim: Tertidur Lelap dan Masih Bermimpi

 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan Negara negara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati.

Sehingga, sudah seharusnya sektor maritim dijadikan sebagai penunjang perekonomian negara ini. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki peranan strategis. Terutama dibandingkan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional.

Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional.

Pakar Kelautan IPB Rochmin Dahuri dalam seuah kesempatan menyampaikan bahwa Indonesia ibarat raksasa yang tertidur. Negeri ini belum dapat mentransformasikan potensi ekonomi maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. Dari 114 pelabuhan umum, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Selama Orde Baru, kredit untuk sektor ekonomi kelautan kurang dari 15 persen dan untuk sektor perikanan hanya 0,02 persen dari total kredit. Wajar jika hingga kini kontribusi ekonomi kelautan hanya 30 persen PDB. Padahal, negara-negara dengan potensi laut yang jauh lebih kecil, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Islandia, dan Norwegia, sumbangan ekonomi kelautannya terhadap PDB mereka rata-rata mencapai 40 persen.

Sementara Tridoyo Kusumastanto menyebutkan bahwa Potensi maritim lndonesia yang dapat diperbaharui dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 persen. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Dari sector migas, hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.

Pemanfaatan potensi maritim Indonesia yang begitu besar belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini terjadi karena pemerintah dinilai belum memiliki visi maritim untuk membangun negara ini ke pembagunan yang berbasis maritim. Selain pemanfaatan potensi yang disebutkan diatas belum optimal, juga bisa dilihat dari pertumbuhan sektor perkapalan dan pelayaran yang masih setengah hati. Industri perkapalan dan pelayaran nasional harusnya menjadi tonggak utama dalam mengoptimalkan potensi maritim Indonesia.

Pertumbuhan industri perkapalan dan pelayaran nasional masih terkendala berbagai faktor, baik dari sisi politik maupun pendanaan. Dukungan perbankan nasional terhadap industri kapal masih kecil. Meskipun bisnis industri perkapalan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor maritim namun bank tak mau mengambil resiko terhadap bisnis ini sehingga menjadi kredit macet Produksi industri galangan kapal tahun 2010 ini diprediksi bakal meningkat mencapai 850.000 Dead Weight Ton (DWT). Menurut data Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2009, kapasitas produksi terpasang industri galangan kapal Indonesia sebesar 650.000 DWT. Peningkatan order ini salah satunya dipicu oleh adanya order pembuatan kapal dari Pertamina

Sumber daya maritim kita, mulai dari perikanan, energi dan mineral, wisata bahari, dan lain sebagainya, tidak berbau utang luar negeri. Sayangnya, potensi tadi belum sungguh-sungguh dilirik sebagai basis perekonomian nasional oleh kita sebagai suatu bangsa. Di sini potensi berubah menjadi petaka. Contohnya, hingga hari ini kita tidak punya satu pun pelabuhan laut yang betul-betul berkelas dunia seperti PSA, Singapura, atau Tanjung Pelepas, Malaysia. Tanjung Priok, yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, tidak pernah bisa bebas dari kemacetan manakala tiba waktu closing pemuatan barang ke atas kapal.

Sementra untuk pemanfaatan potensi minyak dan gas, data BP Migas menyebutkan sejak 1997 hingga 2007, produksi minyak mentah mengalami penurunan, meski pada 2008 produksi minyak kembali meningkat. Produksi minyak pada 1997 menyentuh angka hampir 1.600.000 BOPD. Dari tahun ke tahun terus menurun, dan pada 2007 mencapai angka 964.400 BPOD. Namun secara perlahan seiring dengan ditemukannya beberapa sumur baru, mulai 2008 sudah ada tanda-tanda peningkatan, yakni naik menjadi 977.200 BPOD.

Produksi migas di Indonesia juga masih menemukan beberapa kedala-kendala yang perlu mendapat perhatian. Kenyamanan para investor dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sangat tergantung peran pemerintah. Jika pemerintah berhasil menegakkan hukum dan undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku, mungkin gangguan eksternal di lingkungan migas tidak akan pernah ada. Masyarakat akan tunduk dan patuh pada hukum. Penegakan hukum membuat orang takut dan menimbulkan efek jera sehingga gangguan keamanan bagi investor pun dapat diminimalisir. Penyampaian aspirasi atau tuntutan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa merugikan investor.

Gangguan keamanan eksternal sering muncul akibat sejumlah permasalahan yang terkait tuntutan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat agar mereka memperoleh pendapatan dari kegiatan investasi migas secara transparan. Tuntutan ini tak hanya berpotensi menjadi hambatan, tetapi juga ancaman bagi kelangsungan investasi sektor migas. Sering kali tuntutan ini dituangkan dalam bentuk demonstrasi dan pemblokiran yang berujung pada penghentian aktivitas eksplorasi maupun ekspolitasi migas.

 

Penulis:

Dr. Y. Paonganan, S.Si., M.Si.

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute

 

Posted in Ekonomi Bahari, Pendidikan Maritim, Perikanan, Publikasi Maritim.

Tagged with , , , , , .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. pico says

    terima kasih telah berbagi pemikirannya.. mudah-mudahan mimpi itu masih ada dan mulai diwujudkan..

  2. amgjogja says

    Sebagai bagian dari pergolakan dunia maritim di Indonesia yang masih belum jelas masa depannya, bidang pendidikan yang terkait langsung dengan itu juga masih mengalami kendala pengembangan yang besar. Kebutuhan tenaga terdidik yang seharusnya lebih proporsional untuk mewujudkan gagasan negara maritim dengan potensi besar juga tidak mudah untuk dipenuhi, karena syarat-syarat yang bersifat standard internasional juga tidak cukup diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian hal ini juga merupakan hambatan bagi upaya membangkitkan potensi maritim agar dapat tampil menjadi lokomotif perekonomian nasional. Untuk itu perlu segera ada langkah-langkah sinergis yang signifikan, bukan sekedar tempelan untuk mengenang lagu “Nenek-moyangku Orang Pelaut”



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.