Skip to content


BENARKAH JEMBATAN SELAT SUNDA DIBUTUHKAN?

Oleh Sudiding Irsyad

 

“Dengan laut kita akan menemukan dunia baru”

 

Pada sore hari tanggal 16 April 2011, di sebuah café di kawasan Jakarta Pusat diadakan sebuah forum diskusi akhir pekan yang mengangkat topik tentang Kemaritiman. Diskusi ini digagas oleh sekelompok anak muda yang punya gagasan besar dan visi Indonesia masa depan yang berwatak dan berwajah maritim. Dari diskusi ini terungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal didaerah pesisir pantai dan menggantungkan hidupnya pada laut sebanyak 7,5 juta jiwa dan berada dibawah garis kemiskinan. Juga terungkap bahwa setiap tahunnya 10 negara mencuri ikan dari lautan kita dengan total kerugian diperkirakan sekitar 30 trilyun/tahun, kita mengimpor garam 300.000 ton/tahun, 90% resort dalam negeri dikuasai oleh asing yang transaksi penyewaannya dilakukan diluar negeri dan membuat Negara kita tidak mendapatkan benefit dari hasil ini karena uangnnya tidak masuk ke Indonesia. Hal-hal yang terungkap ini adalah sebuah ironi karena ditengah kekayaan laut yang dimiliki oleh Negara ini, ternyata tidak mampu membawa manfaat untuk kesejahteraan pada rakyat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Kalaupun ada yang sudah bisa dimanfaatkan seperti resort wisata, justru dikelolah oleh asing dan tidak menjadi sumber pendapatan pajak bagi Negara.

Ketidakberdayaan masyarakat pesisir menghadapi kesusahan hidup karena kemiskinan dan ketidakmampuan mengambil manfaat yang maksimal dari kekayaan laut diakibatkan oleh keterbatasan alat tangkap ikan, tidak adanya supporting dari perbankan untuk kredit kepemilikan kapal ikan, kurangnya bimbingan dari pemerintah untuk program budidaya rumput laut dan ikan, kurangnya keberpihakan pemerintah agar wisata laut dikelolah sepenuhnya oleh masyarakat setempat bukan oleh pengusaha atau pemodal besar, serta kurangnya peran pemerintah dalam membangun fasilitas penunjang untuk wisata laut.  Ditengah ketidakberdayaan itu, tiba tiba kita dikejutkan oleh pencanangan program pemerintah untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghabiskan dana sebesar 140 trilyun rupiah untuk sekedar konstruksinya saja, belum termasuk alat alat penunjang dan ongkos sosialnya yang diperkirakan bisa mendekati angka 1000 trilyun. Karena itu penulis mencoba menganalisa seberapa pentingkah Jembatan Selat Sunda dibangun ditengah kebutuhan anggaran pada sektor sektor lain yang lebih penting dan sangat mendesak, seperti program pengadaan kapal tangkap bagi nelayan nelayan miskin dan pengadaan kapal untuk mengangkut hasil hasil bumi dan kreatifitas rakyat dipulau pulau diseluruh nusantara.

Asumsi yang mengatakan bahwa satu satunya jalan untuk menyelesaikan problem kemacetan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini di sepanjang pintu tol menuju Pelabuhan Merak yaitu dengan membangunan Jembatan Selat Sunda adalah sangat sesat dan menyesatkan. Menurut penulis, ada tiga hal yang membuat kemacetan terjadi beberapa bulan terakhir ini dan bagaimana cara mengatasinya yaitu ; 1. Kurangnya kapal yang mengangkut penumpang dan kendaraan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni akibat sejumlah kapal sedang menjalani dock/perawatan. Kapal sering mengalami perawatan akibat kerusakan karena dari 31 kapal yang diperuntukkan untuk jalur pelayaran Merak – Bakauheni sudah berumur sangat tua, bahkan ada yang dibangun tahun 1958 di Belanda, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ada kapal yang dibangun tahun 1973 di Jepang tapi masuk di Indonesia berubah menjadi tahun pembuatan 1993. Seharusnya masalah manipulasi tahun ini harus diselesaikan karena berhubungan dengan kepentingan konsumen. Kapal mengalami perawatan rutin tiap tahun dipersyaratkan oleh aturan agar terjamin keselamatan kapal selama pelayaran. Jadi untuk mengatasi kekurangan kapal di jalur pelayaran Merak – Bakauheni diperlukan kapal kapal baru yang cara pengadaannya akan dijelaskan padi paragraph selanjutnya. 2. Kapal terlalu lama sandar di dermaga pelabuhan untuk kepentingan bongkar muat yang membuat kapal kapal lain butuh waktu lama untuk mengantri mengisi muatan. Penyebab kapal terlalu lama sandar disebabkan oleh fasilitas pelabuhan yang tidak kompatibel dengan kapalnya, ombak besar yang membuat kapal susah sandar dan pemuatan serta pengaturan muatan menjadi lambat, jumlah dermaga yang terlalu sedikit sehingga tidak mampu mengimbangi kapasitas muatan dan kapal yang akan sandar. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun break water yang lebih besar dan luas di Pelabuhan Merak dan Bakauheni serta memperbanyak jumlah dermaga dikedua pelabuhan tersebut.  Disamping itu kapal kapal yang akan beroperasi di jalur ini harus didesign merujuk pada tipe kedua pelabuhan ini 3. Kapal terlambat sampai ke pelabuhan. Penyebab kapal terlambat sampai ke pelabuhan karena kecepatan kapal yang sangat rendah. Apa yang membuat kecepatan rendah? Itu disebabkan oleh faktor umur kapal yang membuat kecepatan telah menurun, kapal yang beroperasi disana didesign tidak diperuntukkan untuk daerah pelayaran Merak – Bakauheni sehingga tidak maksimal dalam hal kecepatan karena pengaruh ombak.

Berdasarkan informasi dari pihak ASDP Merak bahwa jumlah kapal yang dibutuhkan untuk mencegah kemacetan di Merak adalah sekitar 24 unit kapal dan dijamin tidak akan ada kemacetan. Dan apabila menggunakan kapal dengan daya angkut besar seperti  300 unit mobil sampai 500 unit mobil, dibutuhkan lebih sedikit lagi. Untuk membangun 24 unit kapal dengan kapisitas 500 unit mobil, kita dapat mempercayakan galangan dalam negeri seperi PT. PAL yang sudah sangat berpengalaman membangun kapal. Jika dengan kapasitas PT. PAL dapat membangun 3 unit per tahun, maka dalam waktu 8 tahun sudah dapat terpenuhi target pengadaan kapal untuk jalur pelayaran Merak – Bakauheni. Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit kapal ferry dengan kapasitas 500 unit mobil dengan panjang 140 an meter dan GRT 12.000 GT tidak akan lebih dari 300 milyar rupiah. Jadi untuk membangun 24 unit kapal ferry kapasitas 500 unit mobil dalam jangka waktu 8 tahun dibutuhkan anggaran sebesar 8,7 trilyun. Biaya pembangunan tambahan dermaga dan break water diperkirakan sebesar 1 trilyun rupiah. Bandingkan dengan biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan membutuhkan anggaran 140 trilyun rupiah dan baru akan bisa dipergunakan 30 tahun ke depan dengan biaya pembangunan 24 unit kapal ferry , dermaga dan break water hanya membutuhkan anggaran 10 trilyun rupiah yang sudah langsung dapat dipergunakan secara bertahap setiap tahunnya sejak pembangunan dimulai.

Kalau kita masih menganggap Negara ini adalah Negara kelautan, maka semua pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan daerah diseluruh wilayah NKRI yang berbasis pendekatan kelautan. Pembangunan Jembatan Selat Sunda malah akan semakin membuat ketimpangan karena industri industri penunjang kota besar akan tumbuh subur di Sumatera yang membuat daerah ini menjadi primadona urbanisasi baru seperti halnya Jakarta. Dalam hal mengahadapi bencanapun kita harus menggunakan pendekatan kelautan untuk menyiapkan fasilitas penununjang dalam menghadapi bencana, sehingga sebisa mungkin kita harus memiliki alat transportasi laut seperti kapal yang bisa multifungsi dan disulap menjadi alat transportasi untuk mengantar bantuan ke daerah bencana. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika pulau pulau kita telah tersambung oleh jembatan dan jumlah kapal berkurang, dengan apa kita akan memobilisasi secara cepat bantuan ke suatu pulau yang sedang dilanda bencana? Karena itu yang dibutuhkan Negara ini adalah memperbanyak jumlah kapal untuk pelayanan publik bukan jembatan yang menghubungkan pulau pulau.

Disamping penjelasan penjelasan diatas, seharusnya yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah berupaya keras membangun pelabuhan pelabuhan internasional yang bisa bersaing dengan Pelabuhan Singapore dan Pelabuhan Johor Malaysia. Dengan diberlakukannya standar  International Ship and Port Security (ISPS) Code, masih kurang dari 10 pelabuhan Niaga di Indonesia yang lulus sertifikasi dan dinyatakan layak dikunjungi oleh kapal niaga berbendera asing, padahal setiap pulau seharusnya memiliki pelabuhan yang berstandar internasional sehingga ekspor dari tiap pulau menjadi lebih mudah dan murah. Selat Sunda adalah selat yang sangat strategis di wilayah NKRI disamping Selat Malaka dan Selat Lombok karena merupakan alur pelayaran kapal asing. Meningkatnya perompakan dilaut hendaknya tidak dijadikan sebagai tantangan yang serius, malahan harus disikapi dengan bijak dan pemerintah sesegera mungkin mempromosikan agar kapal kapal asing mengambil jalur pelayaran Selat Sunda sebab alur ini bisa  dikontrol penuh oleh Angkatan Laut kita tanpa harus berkoordinasi dengan Negara lain. Jika kapal kapal asing dari Middle East menuju Pacific atau sebaliknya merasa aman jika melewati Selat Sunda, maka akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar kepada Negara ini karena kita dapat menjadikan Merak dan sekitarnya menjadi pelabuhan transit untuk pengisian bahan bakar dan provision kapal, pelabuhan transit barang barang yang diperdagangkan, dan pelabuhan transit kapal kapal yang meminta pengawalan menuju Midle East.

Jadi tidak ada urgensinya memboroskan anggaran untuk membangun Jembatan Selat Sunda, lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk membangun angkatan laut yang kuat, pelabuhan pelabuhan yang berstandar internasional, dan membangun kapal kapal penangkap ikan untuk nelayan agar cita cita Negara ini didirikan menjadi Archipelagic State, Maritime State, Coastal State dan Flag State pelan pelan dapat terwujud.

Sepanjang belum ada planet lain ditemukan  dan layak ditinggali oleh manusia, berarti belum ada dunia baru. Di laut kita dapat menemukan dunia baru, dan menciptakan dunia baru untuk Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

 

Penulis adalah Pemerhati Maritim dan Forumwiken

 

Posted in Ekonomi Bahari, Industri Galangan Kapal, Pelabuhan, Perikanan, Transportasi Laut.

Tagged with , , , , , , , .


7 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. joe ragan says

    90 % resort dikuasai asing…..mereka sudah berpengalaman utk menyalurkan wisatawan apakah itu dari negaranya atau dari negara lain ke resort-resort diseluruh dunia. Sudah ada jaringan marketing yang sudah puluhan tahun berjalan. Juga pemasangan iklan-iklan yang ongkosnya tidak murah. Juga mengenai “selera” para turis dari negara-negara tertentu, mereka sudah mengetahui betul. Biarlah “pajak ringan” anggap saja sebagai modal dari pemerintah (modal dengkul). Yang penting resort=resort ini menyerap tenaga kerja, penduduk setempat ada penghasiln, kalau Pemerintah “tega” kenakan pajak penghasilan. Penduduk setempat mengusahakan barang “jualan” berupa souvenier untuk dijual ke para turis. Silahkan Pemerintah mengambil pajak penjualan dari barang-barang ini. Tapi alangkah baiknya bila Pemerintah jangan terlalu “serakah” mengenai soal pajak. Malah kemungkinan besar dengan tidak mengambil pajak penjualan dsbnya yang dikenakan kepada para turis merupakan promosi gratis. Di negaranya di Eropah maupun AS, urusan pajak ini sangat “menjengkelkan” warganya,. akan merasa “bahagia” kalau berwisata ke Indonesia mereka tidak mendenghar dan melihat bahwa mereka dikenakan pajak apapun, dimana itu adalah sesuatu yang “harus” dinegaranya. Keadaan alamnya seperti di surga (bagi mereka), rasanya pakansi di surga, kok ada “pajak”segala, ini namanya vacation di neraka !!!

  2. joe ragan says

    Mengenai penangkapan ikan oleh penduduk, apa cukup dengan memperbanyak kapal-kapal atau perahu-pwerahu ? Dipelabuhan mana di Indonesia sekarang ini yang mempunyai “cold storage facilities ?”. Apa ada kapal bulk carrier dengan palkah-palkah dilengkapi dengan alat pendingin ? Peusahaan pengangkutan darat (truk), perusahaan mana yang mempunyai truk diperlengkapi dengan alat pendingin. Dipasar-pasar, terutama pasar-pasar tradisionil diseluruh Nusantara, apakah ada toko yang dilengkapi dengan kamar-kamar pendingin atau lemari jualan dengan alat pendingin?
    Kalau ikan yang ditangkap oleh nelayan naik jumlahnya, tanpa ada fasilitas penampungan, kalau busuk dan termakan oleh pembeli siapa yang beretanggung jawab kalau sakit ?

  3. joe ragan says

    Sewaktu dicetuskan rencana pembangunan JSS ini, diberitakan ongkos pembangunan JSS ini akan mencapai 100 trilyun. Beberapa tahun kemudian, JSS masih dalam kertas ongkosnya sudah membengkak menjadi 140 trilyun. Begitu batu pertama diletakkan pasti akan membengkak lagi. Separuh jalan pembangunan JSS, karena alasan 1001 macam, ongkos akan membengkak lagi. Perongkosan membengkak, pinjaman melambung, hutang melambung pula. Daripada memberikan warisan “hutang” kepada anak cucu, baiklah mereka diberikan warisan berupa “Armada kapal Nasional yang modern dan cocok untuk pelayaran Nusantara”, sehingga kehidupan meeka di masa depan akan lebih cerah lagi. Jangankan separuhnya, seperempat dari ongkos pembangunan JSS kalau dikucurkan ke Pelayaran Nasional, kita bisa bangga dengan semboyan “nenek moyangku orang pelaut” atau “Jalesveva yayamahe”. Bagaimana tidak akan bangga, seluruh pelabuhan di Nusantara mempunyai dermaga beton bertulang disertai peralatan pelayanan bagi kapal-kapal yang cukup. Air minum,BBM, makanan segar. Dermaga yang sanggup untuk disinggahi kapal-kapal Ro-Ro, serta memiliki lapangan penimbunan peti kemas yang luas.
    Yang perlu sekarang ini Pemerintah harus memikirkan dan merencanakan “Cetak Biru” Pelayaran Nasional dengan kapal-kapal yang cepat dan modern. Dermaga yang siap disinggahi kapal-kapal jenis apa saja. Dan daripada membangun Pelayaran Samudra dengan kapal-kapal petikeams, seperti ditulis oleh Sdr. Sudiding Irsyad, membangun pelabuhan transit yang modern dan luas untuk disinggahi kapal-kapal peti kemas raksasa (pembangunan HUB PORT seperti ditulis olrh Sdr. Rusdi dari Namarin). Bangka/Belitung sebagai Hub Port ?? Untuk menampung peti kemas dari Eropah dan Cina untuk dikapalkan ke Timur (Papua Nugini, New Zealand, Australia dan Pacific Selatan?. Juga baca Jalur Pemerataan Ekonomi Nasional).
    Kita menunggu pemimpin yang arif dan bijaksana serta cinta akan laut. Tidak usah RI Satu , cukup dengan seorang Menteri Pergubungan.
    JR

  4. Prio Sriyono says

    Terjadinya kemacetan di pelabuhan merak banten, salah satunya adanya pengketatan pemeriksaan kapal ferry di rute tersebut. Setelah kejadian banyaknya kecelakaan kapal ferry, contoh pasca senopati nusantara dan levina, mendadak terjadi re-inspection oleh regulator dan mendadak ketat dalam pemeriksaan, hingga dirjen hubla ikut memeriksa. Hasilnya banyak kapal yang dikandangkan (maksudnya disuruh naik dok), baik karena sudah overdue naik dok atau didapati kondisi konstruksi ruangan di bawah garis air keropos. Meskipun belum overdue untuk naik dok, kapal harus naik dok untuk menjalani perbaikan dan perawatan. Salah satu hasilnya, ketersediaan kapal mendadak berkurang. Akibatnya terjadi antrian dan kemacetan. Khusus yang terjadi terakhir ini adalah pasca terjadinya kebakaran di salah satu kapal ferry merak – bakahuni, mendadak pemeriksaan menjadi ketat kembali. Ijin untuk beroperasi dan berlayar ketat. Akibatnya bisa ditebak, banyak terjadi kapal tidak bisa berlayar dan tidak ada perpanjangan terhadap kerusakan dan overdue survey. Kapal harus maintenance dan repair rutin di dock. Bisa ditebak lagi, ketersediaan kapal menjadi berkurang dan akhirnya terjadi antrian. Lucunya: ketika aturan longgar tidak ada antrian, ketika aturan ketat mendadak ada antrian. Jadi bisa disimpulkan bagaimana kondisi kapal-kapal ferry tsb yg sesungguhnya.

    Juga salah satu sebab lainnya adalah suatu instruksi ketika kondisi laut dengan gelombang lebih 1,5 meter berdasarkan informasi BKMG, maka syahbandar tidak mengijinkan kapal ferry untuk berangkat. Kondisi cuaca yang buruk ini ikut mempengaruhi terjadinya antrian. Dengan alasan berbahaya untuk keselamatan kapal dan muatannya, juga akibat cuaca buruk terjadi proses tambat menjadi bisa berjam-jam. Bagaimana menuntaskan solusinya? Itu porsinya desainer kapal untuk mencari solusi terbaik terhadap desain kapalnya dgn berkolaborasi dengan operator kapalnya dan desainer pelabuhan.

    Juga kabarnya di tengah2 sulat sunda (rute merak – bakahuni) ada suatu titik dimana terdapat kekuatan (mungkin energi aliran) yang bisa menyimpangkan kapal ketika dalam pelayarannya.

    Salam…… PS

  5. Lookup Closer says

    Di Lintas merak bakauheni tersedia kapal sebanyak 33 kapal yang beroperasi, akan tetapi ukuran kapal kapal yang beroperasi tidak mencukupi kapasitas untuk mengangkut truk-truk yang mendominasi di Pelabuhan Merak. Dengan rata-rata 3000 GT masih dirasa kurang untuk mengangkut semua kapal yang ada, dan disisi lain umur kapal yang beroperasi sudah bisa dikatakan uzur.

    Kondisi truk truk yang ada sekarang juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ruangan di kapal tidak lagi bisa optimal sesuai desain semula. Pemanjangan bak truk sekitar 1,5 – 2 meter jelas mengurangi kapasitas kapal untuk mengangkut jumlah truk yang ada.

    Dari sisi tarif , pihak operator juga merasa keberatan untuk mengangkut truk truk besar yang mendominasi di pelabuhan. Ruang yang di gunakan untuk 2 kendaraan pribadi di dek kapal hampir sama dengan mengangkut 1 truk besar, sedang tarif 1 truk besar lebih kecil apabila dibanding untuk mengangkut 2 buah kendaraan pribadi. Jadi bagaimana operator menjadi lebih tertarik dalam mengangkut truk-truk besar akan menjadi salah satu opsi mengatasi kemacetan yang ada lepas dari muatan politis.

  6. Lookup Closer says

    Pembangunan kapal-kapal baru dengan kapasitas min 4000 GT akan sangat membantu dalam menangani kemacetan di Merak. Disatu sisi pembangunan kapal-kapal baru akan meminimalisir anggaran yang direncanakan untuk pembangunan JSS. KMP Tribuana merupakan kapal yang tergolong besar dan berkapasitas hampir 70 kendaraan campuran menjadi salah satu senjata dalam mengatasi kemacetan yang ada tanpa mengesampingkan peran kapal – kapal yang lain. Kemacetan bisa dipastikan terjadi bila kapal tersebut sedang menjalani docking atau perawatan. Jadi boleh dibilang kebutuan kapal yang lebih besar sangat dibutuhkan di Lintas Merak Bakauheni.

    Armada kapal yang berjumlah 33 kapal tersebut memang seharusnya perlu dievaluasi lagi. baik dari segi kapasitas ,umur, maupun performa. Kapal- kapal berkapasitas kecil dengan port time yang hampir sama dengan port time dari kapal-kapal besar akan sangat mengganggu dalam sistem lalulintas kapal yang beroperasi.

    Kecepatan kapal minimal 10 knot yang merupakan Standard Pelayanan Minimum sebuah kapal pun belum bisa dilaksanakan karena memang terkendala masalah port time yang yang tidak sesuai dengan kapasitas kapal, performa kapal yang menurun dikarenakan faktor usia. Kondisi kondisi tersebut akhirnya menjadi masalah yang membuat antrian kapal sehingga banyak kapal yang mengapung apung di tengah perjalanan walaupun kadang tidak jarang dijumpai kondisi dermaga kosong dalam waktu yang relatif lama.

    Idealnya memang semua kapal bisa bersandar di semua dermaga. Kondisi dermaga yang ada berbeda-beda fasilitas dan spesifikasinya menyebabkan kapal-kapal tertentu tidak bisa bersandar di semua dermaga. Kondisi side ramp yang tidak semua dimiliki tiap dermaga, kedalaman perairan dermaga, arus laut merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam menciptakan lalulintas kapal yang lebih baik. Maka dari itu perlu adanya pembenahan dari sisi dermaga guna menciptakan lalulintas kapal yang lebih baik, meskipun performa kapal juga menentukan kelancaran lalulintas kapal yang ada.

  7. navalzuhdi says

    izin menjadikan masalah pembuatan kapal di Indonesia untuk diangkat tema mengenai proses pembuatan kapal di Indonesia Pak!
    dosen saya yang memberikan materinya, dari teknik perkapalan UI



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.