Skip to content


Kerugian Negara Sektor Perikanan

Adalah ironi bagi warga negara yang merasa negaranya kaya tapi sama sekali tidak mengetahui bentuk kekayaan negara tersebut. Semakin menjadi ironi ketika si warga negara tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.

Kalau pernah sekolah pasti pembaca tahu bahwa kekayaan negara itu berbentuk diantaranya: keaneka ragaman budaya, manusianya dan kekayaan alamnya. Nah, dari bentuk kekayaan alamnya bisakah orang Indonesia mengukurnya sehingga mempunyai argumentasi yang layak untuk menyebut dirinya kaya? Andaikata sudah mempunyai pengetahuan mengenai kekayaan alam tersebut, dapatkah mengapresiasinya dengan layak? Kalau sudah bisa mengapresiasi, mengapa masih hidup dalam kemiskinan? Mari kita utak-atik sedikit sektor perikanan yang merupakan bagian dari urusan kekayaan alam laut Indonesia.

Pernah baca berita tentang kerugian negara di sektor perikanan mencapai 218 triliun per tahun? Coba bandingkan angka kerugian per tahun tersebut dengan angka kasus Bank Century yang berkisar 6,7 triliun, yang hebohnya sampai bertahun-tahun belum beres juga. Dari dua masalah di atas, jelas apresiasi yang lebih tinggi diberikan oleh media dan masyarakat kepada kasus Bank Century. Lalu bagaimana bentuk apresiasi terhadap kasus kerugian sektor perikanan? Adem-adem saja. Sepertinya rakyat dan pemimpin negeri ini lebih suka mengurusi masalah-masalah yang bisa mendatangkan popularitas instan ketimbang mengatasi masalah yang lebih besar. Bagusnya bila kita baca berita kerugian itu, kita bisa (sangat sedikit) tahu mengenai sedikit kekayaan alam laut kita.

Beruntung saya sempat berkenalan dan berdiskusi dengan Ivan Rishky Kaya dan Gerda Kaya Sinay (Ghea) yang tergabung dalam FP4N (Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan) yang melaporkan kerugian negara tersebut. Temuan-temuan mereka diperoleh dari hasil investigasi langsung di lapangan terutama di perairan Maluku dan Papua. Buku laporan merekapun sudah diserahkan kepada berbagai pihak yang berwajib, namun sepertinya kemampuan dan keperdulian berbagai pihak tersebut masih kurang memadai untuk melakukan tindakan efektif.

Menurut Ivan, angka besar kerugian negara sektor perikanan tersebut bukan semata-mata dari praktek ilegal fishing. Malah  menurutnya praktek ilegal fishing berkontribusi kurang dari 1% terhadap seluruh angka tersebut. Lalu praktek apakah yang berkontribusi besar terhadap kerugian negara tersebut? Agak sulit menjawab pertanyaan itu secara singkat, karena banyaknya pihak dan modus operandi yang terlibat dan antara satu dan yang lainnya saling terkait. Namun Ivan meyakini bahwa sebuah penerapan pengendalian yang efektif (seharusnya) dapat mengurangi angka kerugian secara signifikan. Pengendalian efektif yang dimaksud adalah peranan pemerintah sebagai regulator yang menerbitkan izin, melakukan pengawasan hingga memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Sanksi terhadap pelanggaran? Laporan FP4N tentang kerugian sekotr perikanan itu sudah masuk di kantor presiden sejak Oktober tahun lalu. Memang ada tindak lanjut segera yang dilaksanakan oleh Dirjen Perikanan Tangkap, dengan mengundang sejumlah perusahaan yang dilaporkan pada sebuah pertemuan. Pada pertemuan itu disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan  yang dipanggil telah dicurigai melakukan tindakan yang merugikan negara, oleh karenanya pejabat yang bersangkutan meminta kepada perusahaan-perusahaan penangkapan ikan tersebut untuk memperbaiki laporannya.

Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan yang merugikan negara ini, dan bagaimana modusnya? Banyak pihak terlibat. Mulai dari perusahaan penangkapan ikan yang mayoritas dimiliki asing (bermitra dengan calo lokal), polisi air, pelabuhan ikan, bea cukai, angkatan laut dan masih banyak lagi. Modusnya pun sangat beragam, mulai dari hasil tangkapan yang tidak dilaporkan, kapal kembar (izin untuk satu kapal digunakan untuk banyak kapal), laporan palsu (buku ganda), suplai bahan bakar bersubsidi, transhipment, perusahaan fiktif dan banyak lagi.

Januari 2012 ini saya sempat bertemu Ivan dan Ghea di Jakarta. Mereka bercerita bahwa laporan tersebut sudah diserahkan kepada Mabes Polri dan sedang ditindaklanjuti. Menurut mereka, Kabareskrim Polri dan jajarannya sudah mulai mempelajari laporan tersebut, jadi kita bisa tunggu hasilnya yang mudah-mudahan dapat mengurangi angka kerugian yang fantastis itu. Mudah-mudahan juga laporan itu tidak sekedar menjadi inspirasi peluang korupsi baru bagi aparat.

Kenali kekayaan negeri ini. Semua itu milik rakyat.

Posted in Ekonomi Bahari, Kepelautan, Perikanan, Perikanan Tangkap.

Tagged with , , , , , , , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Rifky Ferdiansyah says

    Informatif sekali. Rp 218 T VS Rp 6,7 T. Benar2 perbandingan yang fantastis. Saya pribadi langsung merinding mengetahui informasi ini, dan miris melihat perhatian kebanyakan orang Indonesia yang lebih condong berorientasi ke darat. Padahal masalah dan peluang kita sebenarnya ada di sektor kelautan.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.