Skip to content


World Ocean Conference: Inisiatif Indonesia yang Berharga


Menjelang penyelenggaraan konferensi PBB ke-13 tentang Perubahan Iklim di Bali bulan Desember 2007, di kalangan pejabat Departemen Kelautan & Perikanan muncul tentang gagasan untuk menyelenggarakan ‘World Ocean Conference’. Gagasan tersebut muncul karena dalam kebijakan internasional tentang stabilisasi iklim global, masalah kelautan tidak mendapat cukup perhatian. Ini memang aneh karena 70% permukaan bumi terdiri dari perairan laut. Wacana perubahan iklim memang menyinggung tentang naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu laut, matinya terumbu karang, dan pola migrasi ikan yang berubah. Namun tinjauan tentang laut dalam keseluruhan pemikiran tentang perubahan iklim nyaris tidak ada. Stabilisasi iklim seakan-akan hanya diandalkan pada peran hutan dalam penyerapan karbon. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah nasionalnya terdiri laut tentu berkepentingan terhadap peningkatan perhatian tentang laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim, dan ingin mengangkat isu itu ke tingkat global.

Pada saat yang sama Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundayang juga sedang berpikir bagaimana mengangkat nama Sulawesi Utara sebagai daerah dengan sumber daya kelautan yang demikian kaya. Taman Nasional Laut Bunaken sudah agak terkenal. Namun Gubernur punya angan-angan agar Sulawesi Utara bisa menjadi daerah tujuan wisata utama. Wajar bahwa seorang pemuka daerah menginginkan hal itu.

Semua perbincangan di atas lantas mencetuskan gagasan penyelenggaraan ‘World Ocean Conference’ di Manado tanggal 11 – 15 Mei 2009. Presiden mendukung dan pemerintah segera melakukan penjajagan ke negara-negara sahabat dan badan-badan internasional. Ternyata penjajagan itu berhasil dan dunia langsung tergugah untuk mendukung. Naskah Deklarasi Manado tentang Laut (Manado Ocean Declaration) segera disebarkan untuk disempurnakan oleh mereka yang berminat hadir. Pemprov Sulut mendapat banyak manfaat dari penyelenggaraan konferensi ini, dengan dibangunnya jalur-jalur protokol, hotel-hotel internasional dan manfaat jangka panjang lainnya karena Sulawesi Utara bisa menjadi daerah tujuan wisata bahari, pusat penelitian kelautan dan pusat kegiatan internasional selain Bali dan Jakarta.

Jumlah delegasi yang hadir terdiri dari kurang lebih 80 negara dan badan-badan internasional dengan total sebanyak 3000 orang, dan sepakat tentang deklarasi Manado. Isinya adalah tentang perlunya Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen Desember 2009 mengagendakan masalah laut, perlunya ada Badan PBB yang menangani masalah lingkungan laut secara tetap. Pihak Indonesia tentunya perlu merumuskan kegiatan diplomatik internasional untuk berperan secara aktif dan bermakna dalam isu-isu kelautan terkait perubahan iklim. Deklarasi Manado memang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat karena dirumuskan di luar mekanisme PBB. Namun dengan iktiar yang kuat suatu waktu laut akan menjadi bagian dari kebijakan internasional di bidang stabilisasi iklim.

Disamping penyelenggaraan ‘World Ocean Conference’ pada saat yang sama digelar pula ‘Coral Reef Triangle Initiative’ (CTI). CTI adalah rencana bersama dari 6 negara di kawasan Pasifik yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, untuk merumuskan program dan langkah penyelamatan terumbu karang serta mengkaitkannya dengan pensejahteraan masyarakat pesisir. CTI didukung oleh dua negara partners, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Kawasan CTI dianggap perlu menganut pengelolaan terpadu dan bersama karena kawasan terumbu karangnya terluas dan terkaya di dunia serta mempunyai sifat biologis yang sama, dan ancaman yang sama juga seperti perusakan, penangkapan ikan yang berlebihan dan penyalahgunaan terumbu karang. CTI merupakan cita-cita dari banyak organisasi internasional non pemerintah dan juga para aktivis lingkungan di 6 negara di atas. Indonesia memperlihatkan kepedulian dan kepemimpinannya dengan menampung cita-cita itu dan memberikan komitmen untuk menyatukan tekad 6 negara diatas. Para Kepala Negara dan Pemerintahan dari 6 negara kawasan CTI hadir dan membubuhkan tanda-tangannya dalam piagam kerjasama CTI.

Sebagai kesimpulan, ‘World Ocean Conference’ dan ‘Coral Reef Triangle Initiative’ memperlihatkan peran Indonesia di bidang kelautan yang menonjol, kedua kalinya sejak Indonesia mencetuskan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang merupakan pemicu dari konsep negara kepulauan, serta merubah hukum laut internasional sehingga mengakui perairan Indonesia sebagai wilayah nasional.

Di samping kegiatan internasional di atas para Gubernur dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan Perikanan menandatangani Piagam kerjasama Pengelolaan Teluk Tomini Terpadu. Jika berhasil, maka pengelolaan teluk ini juga merupakan realisasi cita-cita para aktivis dan ilmuwan di bidang kelautan yang telah melakukan rintisan sebelumnya.

Oleh Sarwono Kusumaatmadja

Posted in Ekonomi Bahari, Konservasi Lingkungan Maritim, Lingkungan Maritim, Wisata Bahari.

Tagged with , , , , , , .


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Said Jamal says

    Apakabar Pak, senang membaca tulisan Bapak, memang masalah kelautan belum mendapatkan perhatian yang serius, padahal laut juga merupakan energy resources yang luar biasa untuk kepentingan umat manusia.

    Ingin sekali dapat berjumpa lagi dengan Bapak, saya sering bertanya pada Siswanto tentang keadaan bapak, do’a saya semoga bapak senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

    Salam hangat

    Said Jamal (Aceh)

Continuing the Discussion

  1. Konsep Skenario Mengembalikan Visi Maritim NKRI « Gading Mahendradata linked to this post on February 24, 2010

    […] Sarwono Kusumaatmadja. “World Ocean Conference: Inisiatif Indonesia yang Berharga”. Diambil dari http://www.indonesiamaritimeclub.com/2009/05/19/world-ocean-conference-inisiatif-indonesia-yang-berh…. […]



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.